PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Muhaimin yang akrab disapa dengan nama Cak Imin itu dipilih karena faktor usia dan pengalamannya.

"Dilihat dari senioritas dan dilihat dari posisi ketua umum, kita akan terus berusaha menjadikan gus Muhaimin sebagai pimpinan, ketua MPR," kata Maman di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Jadi Ketum Parpol Terlama Setelah Megawati, Ini Kata Muhaimin

Maman menuturkan, latar belakang Muhaimin yang berasal dari kalangan Nadhatul Ulama juga menjadi salah satu alasan PKB mengusung Muhaimin menjadi Ketua MPR.

Menurut Maman, Muhaimin telah mendapatkan masukan dari sejumlah kiai tentang bagaimana cara agar MPR efektif menjaga ideologi Pancasila.

"Sehingga sosialisasi empat konsensus dasar kenegaraan ini betul-betul sistematis. Tidak sekadar seremonial, tapi bahwa ideologi Pancasila ini menjadi hal penting menuju tinggal landas Indonesia maju," ujar Maman.

Maman mengatakan, PKB sedang membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya mengingat saat ini sudah ada nama lain yang dijagokan menjadi Ketua MPR yaitu Bambang Soesatyo.

Ia melanjutkan, PKB mempunyai sejumlah kriteria yang dinilai wajib dimiliki seorang Ketua MPR yaitu kenegarawanan, berpengalaman di eksekutif dan legislatif, serta mau mendengar aspirasi masyarakat.

"Kita membutuhkan seorang leader, seorang ketua MPR yang memahami tentang realitas masyarakat satu sisi tetapi juga memahami komunikasi politik di akar rumput mengimplementasikan konsensus dasar kenegaraan kita," kata Maman.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Saya Yakin 2024 Kita Menang Pemilu!

Berdasarkan revisi UU MD3 yang telah disahkan, setiap partai politik yang lolos ke Senayan akan mengirim satu orang untuk duduk sebagai pimpinan MPR 2019-2024.

Susunan pimpinan MPR 2019-2024 terdiri dari 10 orang yang berasal dari sembilan orang perwakilan partai dan satu orang perwakilan Dewan Perwakilan Daerah.

Nama Ketua MPR akan dipilih dari sepuluh nama yang diserahkan setiap partai dan perwakilan DPD tersebut.