DPR-Pemerintah Klaim Tuntutan Mahasiswa Dipenuhi, padahal UU KPK Belum Dicabut

Kompas.com - 25/09/2019, 07:57 WIB
Mahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR meminta mahasiswa dan masyarakat tak lagi melakukan aksi unjuk rasa.

Sebab, tuntutan para demonstran sudah dipenuhi sehingga aksi turun ke jalan tak lagi relevan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR sudah memenuhi tuntutan mahasiswa dengan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, ia meminta mahasiswa pulang ke rumah masing-masing.

"Saya minta teman-teman mahasiswa sebaiknya sudah cukup menyampaian aspirasi yang disampaikan kepada kami, kembali ke rumah masing-masing karena kami sudah memenuhi tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, yaitu menunda KUHP, menunda RUU Pemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan kepada kami di DPR," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Kami Sudah Penuhi Tuntutan Mahasiswa, Pulanglah ke Rumah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga menyampaikan hal sama.

Menurut dia, beberapa RUU sudah dinyatakan ditunda pengesahannya oleh DPR, yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan (PAS).

Wiranto menilai bahwa aksi demonstrasi dinilai sudah tidak lagi relevan.

"Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-Undang Pemasyarakatan, RKUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah enggak relevan lagi, enggak penting lagi," kata Wiranto.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Demonstrasi dan Respons Dingin Jokowi | Mahasiswa Bantah Mau Lengserkan Jokowi

Benarkah klaim pemerintah dan DPR itu?

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah menegaskan masih ada tuntutan demonstran yang belum disetujui.

Salah satunya agar Presiden Joko Widodo mencabut revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Nasional
Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Nasional
Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Nasional
Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X