Situasi Belum Aman, Wiranto Tolak Tarik Pasukan Non-Organik dari Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menolak permintaan sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat untuk menarik pasukan non-organik dari dua provinsi tersebut.

Menurut Wiranto, jika kondisi di Papua dan Papua Barat sudah aman, tanpa diminta sekalipun, pasukan non-organik bakal ditarik.

"Jadi nanti kalo sana sudah tenang, sudah damai, pasti ditarik, enggak usah diminta pasti ditarik. Tapi kalau saya tarik sekarang, kalau ada bakar membakar yang tanggung jawab siapa?," kata Wiranto usai menerima kunjungan jajaran DPRD Paua dan Papua Barat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Diminta Buka Dialog dengan Aktivis Separatis, Wiranto Bilang Itu Sulit

Wiranto yakin, pasukan non-organik yang ditugaskan di Papua atau Papua Barat pun tidak merasa senang.

Sebab, banyak yang harus mereka korban. Selain berpisah dengan keluarga, pasukan itu harus bekerja dengan taruhan nyawa.

Wiranto lalu bercerita, selama dirinya aktif sebagai prajurit TNI, Wiranto empat kali ditugaskan di daerah-daerah yang tidak aman. Kala itu, ia harus berpisah dengan anak dan istrinya.

"Pada saat saya tugas di Timor Timur, anak saya meninggal, saya enggak tahu. Terlambat ke rumah sakit karena mobil dinas saya harus masuk ke bengkel, ke markas. Itu pengorbanan itu, enggak senang kita," ujarnya.

Begitu pun dengan pasukan non-organik, mereka terpaksa bertugas di daerah yang tidak aman.

Tapi, pasukan tersebut tetap harus bertugas, bertanggung jawab mengamankan daerah.

"Itu gunanya pasukan, untuk melindungi masyarakat, instansi penting, melindungi kantor-kantor," kata Wiranto.

Baca juga: Temui Wiranto, Ini 8 Tuntutan Wakil Rakyat di Papua

Sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Jajaran DPRD ini menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan, salah satunya menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.