Diminta Buka Dialog dengan Aktivis Separatis, Wiranto Bilang Itu Sulit

Kompas.com - 24/09/2019, 19:59 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Wiranto menegaskan agar masyarakat tidak perlu mencurigai lembaga negara terutama Presiden Joko Widodo terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9), karena pemerintah sendiri tidak menginginkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya menjadi tumpul di Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Wiranto menegaskan agar masyarakat tidak perlu mencurigai lembaga negara terutama Presiden Joko Widodo terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9), karena pemerintah sendiri tidak menginginkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya menjadi tumpul di Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, sulit jika pemerintah harus berdialog dengan aktivis separatis di Papua.

Pernyataan ini merespons permintaan jajaran DPRD Papua dan Papua Barat yang meminta pemerintah pusat membuka dialog dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya yang dipandang memiliki ideologi konfrontatif seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Kalau dialog dengan tokoh yang menentang, atau berseberangan dengan pemerintah, harus berunding dengan organisasi yang menentang pemerintah, bahkan mengundang pihak ketiga, pasti sulit karena ini masalah internal," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Wiranto Pastikan Pemerintah Tak Akan Bertemu secara Formal dengan Benny Wenda

Wiranto menuturkan, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikukuhkan melalui Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2524.

Artinya, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa status Papua dan Papua Barat final menjadi bagian dari RI.

Atas dasar hal tersebut, menurut Wiranto, tidak mungkin jika pemerintah harus berunding dengan pihak-pihak yang mau memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia.

"Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak-pihak yang ingin referendum lagi, enggak bisa," katanya.

Wiranto menambahkan, seandainya ada rencana dialog, tidak ada lagi pihak ketiga yang mau memfasilitasi. Sebab, masalah Papua menjadi persoalan internal Indonesia.

"Kita sudah punya perjanjian internasional bahwa antarnegara tidak boleh mengganggu urusan dalam negeri negara lain. Jadi ini perlu dipikirkan nanti," kata Wiranto.

Baca juga: Temui Wiranto, Ini 8 Tuntutan Wakil Rakyat di Papua

Sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Jajaran DPRD ini menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan, salah satunya meminta pemerintah pusat membuka dialog dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya yang dipandang memiliki ideologi konfrontatif seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X