Menangis dalam Sidang, Sofyan Basir Berharap Dibebaskan

Kompas.com - 23/09/2019, 21:27 WIB
Sidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menangis saat ditanya tim penasihat hukum soal apa yang diharapkannya dalam persidangan, Senin (23/9/2019). 

Sofyan sedang menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Adapun Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Harapan kami, bebas. Tidak ada sanksi apa pun bagi kami dan kami akan buktikan besok. Apa yang kami ucapkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami diskusi, bagimana industri murah, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi PHK, itu orientasi-orientasi kami," kata Sofyan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ia mengaku tidak menyangka bisa terjerat dalam pusaran kasus PLTU Riau-1 ini. 

Baca juga: Sidang Sofyan Basir, Ahli Pidana Sebut Unsur Pembantuan dalam Kejahatan Bersifat Alternatif

Secara pribadi, Sofyan tak bermaksud terlibat, apalagi memfasilitasi transaksi suap pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Meski ia mengakui bahwa ada sejumlah pertemuan dengan mereka, Sofyan menegaskan tak ada niat memfasilitasi mereka dalam transaksi suap.

"Tidak ada niat kami apa pun, apalagi berdiskusi ada orang mau mendapat uang, tidak ada, lari kami, sekuat tenaga untuk mendapat proyek ini dari direksi. Adik-adik saya (jajaran PT PLN) seperti sampah dihinakan," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, keterlibatan dirinya membahas proyek PLTU Riau-1 bersama Kotjo pada dasarnya murni untuk tujuan bisnis dan mewujudkan program listrik 35.000 megawatt.

Ia menyayangkan bahwa upaya merealisasikan proyek itu harus tercoreng dengan niat pihak lain yang mengambil keuntungan.

"Karena kalau akal sehat dipakai, tidak akan terjadi saya duduk di sini. Yang jelas tidak ada niat kami satu titik pun, tidak terbersit pun mengkhianati institusi negara, kami diberikan sangat cukup," kata dia.

Baca juga: Jaksa KPK Hadirkan Dosen Universitas Trisakti sebagai Ahli di Sidang Sofyan Basir

Ia juga mengaku tak tahu soal pembahasan fee di antara Kotjo, Eni dan Idrus. Sofyan membantah membantu Kotjo karena diperintah mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"Demi allah saya tidak tahu kaitan Kotjo sama Novanto, sama sekali. Saya pun tidak dekat dengan Setya Novanto. Saya hormati Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Karena kan saya datang untuk PLN, stakeholders semua saya dekati untuk PLN," kata dia.

"Semata-mata bisnis karena kami badan usaha milik negara. Kami punya tuntutan profit, investasi," ucap dia.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir didakwa membantu transaksi dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan dinilai memfasilitasi kesepakatan proyek hingga mengetahui adanya pemberian uang.

Adapun transaksi suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Uang tersebut diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Baca juga: Novanto Mengaku Tak Pernah Kenalkan Pengusaha Johannes Kotjo ke Sofyan Basir

Menurut jaksa, Sofyan memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN.

Adapun transaksi suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Uang tersebut diberikan oleh pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut jaksa, Sofyan memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X