Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Kompas.com - 18/09/2019, 14:00 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko setelah konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Syarat pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi yang dipermudah dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menuai kritik.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai, hal itu merupakan bagian dari pelemahan gerakan antikorupsi.

"Saya melihat ada skenario besar pelemahan gerakan antikorupsi yang menggunakan legislasi di bidang hukum sebagai arena perluasan ruang gerak bagi praktik korupsi," kata Dadang kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Dadang menuturkan, skenario besar yang ia sebut terdiri dari revisi Undang-Undang KPK, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan revisi UU Pemasyarakatan itu sendiri.

Baca juga: Presiden dan DPR Dinilai Tak Pedulikan Masukan Publik soal Revisi UU KPK

Menurut Dadang, skenario tersebut bermuara pada dua hal. Pertama, memastikan lembaga penegakan hukum KPK bergerak di dalam batas toleransi dan kendali elite politik yang berkuasa saat ini.

"Kedua, melepaskan orang-orang yang terjerat kasus tipikor, baik yang sedang proses penyidikan dan penuntutan melalui pemberian SP3 di revisi UU KPK maupun kepada mereka yang sedang menjalani hukuman melalui kemudahan pemberian remisi bagi napi koruptor," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, pelongggaran peberian remisi kepada koruptor juga mencerminkan persepsi pemerintah dan DPR yang tidak menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

"Saya menyebut semua itu sebagai 'kebijakan hukum yang merelaksasi korupsi'," kata Dadang.

Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU Pemasyarakatan.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X