Kompas.com - 17/09/2019, 13:15 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). HARYANTI PUSPA SARIDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2019) siang.

Awalnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang bertanya kepada peserta rapat.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi UU?," tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK

Palu pun diketok beberapa kali diiringi tepuk tangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah pengesahan mengatakan, pemerintah mengapresiasi terselesaikannya revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.

"Kami mewakili presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan revisi undang-undang KPK," ujar Yasonna.

Baca juga: PB HMI Serukan Cabang se-Indonesia Demo Tolak Revisi UU KPK

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU KPK dilakukan agar kinerja lembaga antirasuah dalam mencegah dan memberantas korupsi berjalan lebih efektif dan terpadu.

Meskipun nantinya kegiatan KPK akan diperkuat dalam sistem pencegahan, namun kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diabaikan.

"Mengurangi kerugian negara yang bertambah akibat tindak pidana korupsi, penguatan komisi KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan Pemberantasan tindak pidana Korupsi diabaikan," kata Supratman.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.