Wapres Kalla Berharap 5 Pimpinan KPK Bekerja dengan Baik

Kompas.com - 13/09/2019, 21:36 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja dengan optimal usai terpilih.

"Tentu harapannya agar bekerja dengan baik, memberantas korupsi di tanah air ini," ujar Kalla usai membuka pameran Indo Trans di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Kalla menyadari muncul berbagai penolakan dari publik terkait terpilihnya Irjen (Pol) Firli Bahuri selaku Ketua KPK terpilih.

Firli yang waktu itu menjabat Deputi Penindakan KPK diduga melanggar kode etik lantaran bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Baca juga: Jadi Polisi Pertama yang Pimpin KPK, Firli: Tidak Ada Persoalan

Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, Kalla mengatakan, DPR selaku lembaga yang berwenang memilih pimpinan KPK telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses seleksi.

Karena itu, ia meminta semua pihak menerima lima Pimpinan KPK terpilih yakni Firli Bahuri sebagai ketua terpilih beserta Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua terpilih.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua KPK, Irjen Firli: Ini Sudah Takdir, Saya Harus Menerima

Kalla menilai, pilihan DPR itu mewakili harapan rakyat. Sebab anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat

"Jadi selama dijalankan secara aturan dan konstitusi, ya saya kira harus diterima. Yang berhak mengangkat dan memilih kan DPR, DPR dipilih oleh rakyat," lanjut Kalla.

Komisi III DPR memilih lima Pimpinan KPK yang baru pada Jumat (13/9/2019) dini hari. Pemilihan lima Pimpinan KPK berlangsung di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selain itu, pemilihan tersebut mendapat penolakan lantaran publik menolak nama-nama bermasalah seperti Irjen Firli Bahuri yang diduga melanggar kode etik KPK. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X