Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Berharap 5 Pimpinan KPK Bekerja dengan Baik

Kompas.com - 13/09/2019, 21:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja dengan optimal usai terpilih.

"Tentu harapannya agar bekerja dengan baik, memberantas korupsi di tanah air ini," ujar Kalla usai membuka pameran Indo Trans di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Kalla menyadari muncul berbagai penolakan dari publik terkait terpilihnya Irjen (Pol) Firli Bahuri selaku Ketua KPK terpilih.

Firli yang waktu itu menjabat Deputi Penindakan KPK diduga melanggar kode etik lantaran bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Baca juga: Jadi Polisi Pertama yang Pimpin KPK, Firli: Tidak Ada Persoalan

Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, Kalla mengatakan, DPR selaku lembaga yang berwenang memilih pimpinan KPK telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses seleksi.

Karena itu, ia meminta semua pihak menerima lima Pimpinan KPK terpilih yakni Firli Bahuri sebagai ketua terpilih beserta Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua terpilih.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua KPK, Irjen Firli: Ini Sudah Takdir, Saya Harus Menerima

Kalla menilai, pilihan DPR itu mewakili harapan rakyat. Sebab anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat

"Jadi selama dijalankan secara aturan dan konstitusi, ya saya kira harus diterima. Yang berhak mengangkat dan memilih kan DPR, DPR dipilih oleh rakyat," lanjut Kalla.

Komisi III DPR memilih lima Pimpinan KPK yang baru pada Jumat (13/9/2019) dini hari. Pemilihan lima Pimpinan KPK berlangsung di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selain itu, pemilihan tersebut mendapat penolakan lantaran publik menolak nama-nama bermasalah seperti Irjen Firli Bahuri yang diduga melanggar kode etik KPK. 

 

Kompas TV Pernyataan pers KPK terkait pelanggaran etik yang disebut dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri, ditanggapi berbeda oleh sesama pimpinan KPK. Firli sendiri membantah melakukan pelanggara seperti yang disampaikan dewan penasihat KPK.<br /> <br /> Pernyataan KPK pada Kamis lalu soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Firli Bahuri sempat menjadi perhatian DPR.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com