Polisi Sebut Potensi Unjuk Rasa di Papua Menurun, Tapi...

Kompas.com - 12/09/2019, 20:43 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.com/ DEVINA HALIM Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengonfirmasi, potensi unjuk rasa disertai aksi anarkis di Papua dan Papua Barat sudah menurun.

Meski demikian, kini kepolisian mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

"Kalau ancaman (unjuk rasa) itu sudah kecil ya. Tapi kami coba mendalami isu KKB. Isu KKB akan turun (ke masyarakat), KKB menyerang masyarakat, melakukan intimidasi. Itu harus diantisipasi maksimal," ujar Dedi.

Baca juga: Fadli Zon Setuju Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Apalagi, kepolisian sudah mencium adanya peran asing rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Bahkan, kepolisian juga sudah mengidentifikasi bahwa asing akan campur tangan di dalam aksi yang rencananya dilaksanakan 1 Desember 2019 mendatang.

Oleh sebab itu, Dedi memastikan bahwa personel Polri yang sudah ditugaskan di Papua dan Papua Barat belum akan ditarik demi tetap menjaga situasi kondusif.

Sebagai informasi, 1 Desember menjadi hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Baca juga: Polri Benarkan Tangkap Wakil Ketua ULMWP terkait Kerusuhan Papua

Pihak asing tersebut juga diduga merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dedi melanjutkan, salah satu sasaran terduga dalang kerusuhan tersebut, adalah sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

"Agenda setting mereka (sampai) 1 Desember. Itu kita mitigasi secara maksimal. Tanggal 23-26 September ada sidang umum PBB di New York. Itu harus betul-betul dimitigasi secara maksimal," ujar Dedi.

"Betul-betul situasi Papua harus dalam situasi kondusif. Jadi kehadiran TNI-Polri di Papua dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif," lanjut dia.

Baca juga: Tokoh Agama Papua Apresiasi Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri di Jayapura

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," ujar Tito saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019). 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X