Polri Masih Deteksi Hoaks dan Konten Provokasi terkait Papua, tapi Jumlahnya Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengaku masih mendeteksi sejumlah berita bohong atau hoaks terkait Papua pascakerusuhan di wilayah tersebut.

Meski begitu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah hoaks tersebut menurun.

"Masih, namanya hoaks itu tetep ada, cuman kapasitasnya menurun," kata Dedi saat ditemui di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Satu Orang Jadi Tersangka Buzzer Konten Hoaks Insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Penurunan tersebut, kata Dedi, juga menjadi salah satu pertimbangan akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat kembali dibuka.

Sebagai informasi, pemerintah membuka layanan internet di seluruh wilayah Papua Barat, per Rabu hari ini.

Sementara, masih terdapat dua daerah yang layanan internetnya dibatasi di Papua, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

"Itu salah satu pertimbangan kenapa akses internet di beberapa daerah diaktifkan kembali," ungkap Dedi.

Baca juga: Ini Besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat Tahun Depan

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), penyebaran konten hoaks dan provokatif telah menurun sejak 30 Agustus 2019.

Pada 30 Agustus tersebut, Kominfo mencatat terdapat 72.500 Uniform Resource Locator (URL) berisi hoaks dan provokatif. Jumlah itu menjadi total terbanyak.

Keesokkan harinya, pada 31 Agustus 2019, jumlah URL negatif sebanyak 42.000. Jumlah itu terus menurun menjadi 19.000 URL negatif pada 1 September 2019.

Lalu, pada 6 September 2019, terdapat 6.060 URL bernada negatif.