Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penasihat KPK Ikut Orasi Tolak Revisi UU KPK dan Capim Bermasalah

Kompas.com - 12/09/2019, 16:37 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat KPK Muhammad Tsani turut berorasi dalam unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di depan Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2019).

Unjuk rasa itu sendiri digelar mahasiswa dari sejumlah universitas, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Trisakti, Universitas Negeri Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor.

"Save KPK rekan-rekan. Kita memang menghadapi periode paling sulit. Saya mempelajari periode KPK, tetapi ini paling sulit karena KPK dilemahkan dari dua sisi yang utama," teriak Tsani menggunakan mikrofon.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Bali Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK

Meski berbaur dengan mahasiswa, Tsani tampak berbeda. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang, sementara mahasiswa tampak mengenakan baju bebas, banyak pula yang mengenakan jaket almamaternya.

Tsani berorasi di atas panggung kecil yang dibuat di halaman KPK. Latar belakang panggung itu adalah gedung KPK. 

Ia melanjutkan, pelemahan yang pertama dilakukan secara kelembagaan, yakni dengan merevisi UU KPK. Kewenangan dan tata kelola organisasi lembaga antirasuah itu akan dilemahkan secara sistematis melalui revisi UU KPK itu.

"Kedua, di saat yang sama, juga dilakukan pelemahan dari dalam (capim KPK). Orang-orang ini yang kemudian menghancurkan KPK dari dalam," teriak Tsani disambut sorak sorai mahasiswa.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK, Sebelum dan Setelah Pilpres...

Oleh sebab itu, Tsani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan moril kepada KPK dengan cara menolak revisi UU KPK sekaligus calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.

"Saya meminta kepada semuanya yang masih punya hati nurani, pakai akal sehatnya untuk bersama-sama memberikan kekuatan kepada KPK," lanjut Tsani sambil mengepalkan tangan ke udara. 

 

Kompas TV Indonesia Corruption Watch mengkritisi pernyataan Nawawi Pomolango yang menyetujui sejumlah poin dalam Revisi Undang-Undang KPK. ICW menilai persetujuan calon pimpinan KPK terhadap Revisi Undang-Undang KPK adalah salah satu upaya agar lolos uji kepatutan dan kelayakan. #KPK #RevisiUUKPK #CapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com