Wapres Kalla Beberkan Mana Poin Revisi UU KPK yang Disetujui dan Tidak

Kompas.com - 10/09/2019, 16:38 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, tidak seluruhnya. Melainkan hanya sebagian.

"Jangan lupa, itu (baru) draf. Sekarang pemerintah (sedang) membikin intinya. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. Tidak semua disetujui," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (10/9/2019).

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah. Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

"Seperti, katakanlah ada dalam (draf) itu, penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Enggak perlu itu," lanjut Kalla.

Baca juga: Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK Dinilai Cacat Etik

Selain itu, mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kalla menegaskan, pemerintah akan mempertahankan KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menagih LHKPN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, ada beberapa poin revisi yang akan disetujui pemerintah. Antara lain, pembentukan Dewan Pengawas pada KPK serta menambahkan kewenangan bagi KPK untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Soal Dewan Pengawas KPK, Kalla berpendapat, hal itu dibutuhkan agar lembaga antirasuah itu berjalan sesuai aturan ketika bekerja.

Baca juga: Tsamara: Kalau di DPR, PSI Pasti Tegas Lawan Rencana Revisi UU KPK

Sementara, soal penambahan wewenang penerbitan SP3, Kalla mengatakan, hal tersebut diperlukan agar penetapan tersangka dapat segera dilanjutkan ke tahap P21 sehingga penyelesaian kasus tidak perlu berlarut-larut.

"Jadi, mungkin dari sisi yang diusulkan DPR RI, paling yang disetujui pemerintah (cuma) setengah," ujar Kalla.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar, Kamis (5/9/2019) siang.

Draf revisi itu pun sudah dikirim kepada Presiden Jokowi. Kini, DPR menunggu surat presiden yang menandai dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Nasional
Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X