Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK Dinilai Cacat Etik

Kompas.com - 10/09/2019, 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna DPR yang digelar Kamis (5/9/2019) lalu demi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai cacat secara etik.

Demikian diungkapkan pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dalam konferensi pers bertajuk "Civitas LIPI menolak revisi UU KPK" di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

"Rapat paripurna DPR RI sebetulnya bisa dikatakan cacat secara etik karena hanya dihadiri 77 anggota dari 560 anggota dewan. Itu sekitar 13,7 persen," kata Syamsuddin.

Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Peneliti Senior LIPI: DPR Kartel Politik

Menurut dia, jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah keabsahan sebuah rapat paripurna anggota DPR. Sebab, keabsahan rapat DPR minimal harus dihadiri 50 persen plus satu.

Sedangkan dalam pelaksanaan rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK itu, hanya dihadiri sebanyak 70 orang dari total 560 orang anggota DPR periode 2014-2019.

"Memang betul bahwa sebagian anggota dewan mengisi daftar absen. Ada 204 (yang mengisi). Tapi batang hidungnya enggak ada," kata Syamsuddin.

Baca juga: Desak Jokowi, Sivitas LIPI Tolak Revisi UU KPK

Menurut dia, hal tersebut tidak memenuhi keabsahan substansi yang dituntut sebagai institusi lembaga perwakilan rakyat.

Dengan demikian, dia menilai bahwa pelaksanaan rapat paripurna DPR tersebut tidak memenuhi etiknya.

"Sangat disayangkan keputusan yang begitu penting diambil ketika rapat paripurna itu hanya dihadiri 13,7 persen anggota dewan dari 560," ucap dia.

Baca juga: Terima Banyak Dukungan, KPK Ajak Masyarakat Terus Kawal Revisi UU KPK

Sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) dengan salah satu agenda mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Rapat itu dilaksanakan tiba-tiba, tanpa didahului rencana dan diketahui publik.

"Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi usul DPR?" tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto selaku pimpinan rapat saat itu.

Seluruh anggota DPR yang hadir pun kompak menyatakan setuju. Tidak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tidak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol oposisi. 

 

Kompas TV Ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto membantah partainya menjadi inisiator revisi undang-undang KPK yang kini tengah bergulir.<br /> <br /> Airlangga juga membantah isu yang beredar bahwa dirinya bertemu dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri spesifik membicarakan revisi itu.<br /> <br /> Bantahan ini disampaikan Airlangga saat menyambangi gedung parlemen di Senayan, Jakarta (10/9). Namun Airlangga membenarkan ada anggota fraksi Golkar yang menjadi inisiator revisi undang-undang KPK, namun ia tak menjawab dengan gamblang ketika ditanyai apakah hal itu merupakan sikap resmi partai Golkar.<br /> <br /> Sebelumnya, kamis (5/9), semua fraksi di DPR menyetujui revisi terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang KPK. Sejumlah anggota DPR mengklaim revisi tersebut bukan untuk melemahkan KPK. #Golkar #RevisiUUKPK #KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Kenang Buya Syafii sebagai Sosok Pengayom dan Bijaksana

Ketua DPR Kenang Buya Syafii sebagai Sosok Pengayom dan Bijaksana

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR: Bisa Ganggu Pelayaan Publik

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR: Bisa Ganggu Pelayaan Publik

Nasional
Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Nasional
Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Nasional
Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Nasional
Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Nasional
PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

Nasional
Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Nasional
Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Nasional
Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Nasional
Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Nasional
Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Nasional
Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

Nasional
Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.