Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih Lagi, Alexander Marwata Janji Fokus Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 09/09/2019, 20:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Alexander Marwata mengatakan, jika terpilih kembali sebagai pimpinan, dirinya akan fokus ke pencegahan korupsi.

Menurut Alexander, banyaknya korupsi di Indonesia terjadi karena pencegahan yang kurang, juga lemahnya sistem tata kelola pemerintahan.

"(Fokus ke) pencegahan. Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah," kata Alexander usai menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) capim KPK di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019)

Baca juga: KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

Program pencegahan korupsi sendiri, kata Alexander, sebenarnya sudah mulai menjadi perhatian para pimpinan KPK periode 2015-2019.

Beberapa program seperti e-PTSP, e-planning, hingga e-budgeting sudah dibentuk untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.

Secara spesifik, Alexander mengaku juga bakal mengupayakan pencegahan korupsi kepala daerah.

Hal ini dilatar belakangi dari angka korupsi kepala daerah yang begitu tinggi beberapa tahun terakhir ini.

Baca juga: Bahas Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak Tiga Kepala Daerah ke KPK

Menurut Alexander, ada pekerjaan rumah besar soal modal kepala kaerah di pemilihan umum, yang diindikasikan sebagai akar korupsi.

"Survei Mendagri itu kan rata-rata kepala daerah itu mengeluarkan uang atau modal Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Itu nggak mungkin selama lima tahun dia menjabat penghasilannya akan mencapai itu. Kalau dia pakai uang sendiri, paling enggak dia akan mencari gimana caranya supaya modal balik," ujar Alexander.

"Kan kalau kepala-kepala daerah biayanya terlalu mahal. Kita cegah, sebaik apapun sistem, kalau persoalanya masih itu, dia pasti akan mencari cara dengan berbagai cara mengembalikan modal," lanjut dia.

Kompas TV Di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch dan Pemerintahan Kota bekasi meluncurkan whistle blowing system. Program whistle blowing system diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistle blowing system diibaratkan seperti meniup peluit agar warga bisa melaporkan adanya praktik korupsi dengan melaporkan ke tingkatan wilayah Kota Bekasi atau ke pusat baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com