Menurut Alexander, banyaknya korupsi di Indonesia terjadi karena pencegahan yang kurang, juga lemahnya sistem tata kelola pemerintahan.
"(Fokus ke) pencegahan. Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah," kata Alexander usai menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) capim KPK di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019)
Program pencegahan korupsi sendiri, kata Alexander, sebenarnya sudah mulai menjadi perhatian para pimpinan KPK periode 2015-2019.
Beberapa program seperti e-PTSP, e-planning, hingga e-budgeting sudah dibentuk untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.
Secara spesifik, Alexander mengaku juga bakal mengupayakan pencegahan korupsi kepala daerah.
Hal ini dilatar belakangi dari angka korupsi kepala daerah yang begitu tinggi beberapa tahun terakhir ini.
Menurut Alexander, ada pekerjaan rumah besar soal modal kepala kaerah di pemilihan umum, yang diindikasikan sebagai akar korupsi.
"Survei Mendagri itu kan rata-rata kepala daerah itu mengeluarkan uang atau modal Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Itu nggak mungkin selama lima tahun dia menjabat penghasilannya akan mencapai itu. Kalau dia pakai uang sendiri, paling enggak dia akan mencari gimana caranya supaya modal balik," ujar Alexander.
"Kan kalau kepala-kepala daerah biayanya terlalu mahal. Kita cegah, sebaik apapun sistem, kalau persoalanya masih itu, dia pasti akan mencari cara dengan berbagai cara mengembalikan modal," lanjut dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/20204651/jika-terpilih-lagi-alexander-marwata-janji-fokus-pencegahan-korupsi