Tidak Masuk Prolegnas, Mengapa Revisi UU KPK Disetujui?

Kompas.com - 05/09/2019, 16:44 WIB
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (13/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, revisi Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan publik karena tidak mengedepankan prinsip transparansi.

"Pengesahan perubahan RUU KPK menjadi RUU usul inisiatif DPR ini mengejutkan dan tak ada transparansi karena rencana pembahasan RUU ini tidak pernah ada sebelumnya dalam rapat-rapat antara Baleg DPR dan Kementerian Kemenkumham membahas RUU prioritas tahunan," ujar Bivitri kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2019).

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan sebuah RUU harus dimulai dengan tahap perencanaan. Letak perencanaan itu ada di Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) dan prioritas tahunan DPR.

Baca juga: Formappi: Ada Upaya Diam-diam Lemahkan KPK

Namun, tanpa melalui proses itu, revisi UU KPK tiba-tiba muncul dalam sidang paripurna di DPR, Kamis (5/9/2019) siang. Bahkan tidak ada partai politik yang menolaknya.

"Kalau dilihat dokumen evaluasi penanganan RUU Prolegnas Prioritas pada 1 Agustus 2019, RUU ini (UU KPK) tidak ada. Begitu juga dalam keputusan rapat pimpinan Baleg per 19 Agustus 2019, RUU ini juga tidak ada," ujar Bivitri.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jantera Indonesia ini pun mempertanyakan kapan revisi UU KPK ini digulirkan kembali dan mengapa tidak adanya proses terbuka sebelumnya.

Perlu diingat, lanjut Bivitri, pembahasan RUU semestinya melibatkan publik, apalagi UU KPK tersebut penting untuk masyarakat dan pemberantasan korupsi yang kini kian merebak.

Baca juga: Formappi: Ada Upaya Diam-diam Lemahkan KPK

"Perlu dikaji lebih lanjut apa sebenarnya motif DPR tiba-tiba mengajukan revisi UU KPK ini. Apalagi, ini berbarengan dengan masuknya sepuluh nama calon pimpinan KPK dari pemerintah," lanjut dia.

Diketahui, setelah disetujui dalam rapat paripurna, Kamis, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi UU KPK itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X