Formappi: Ada Upaya Diam-diam Lemahkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tiba-tiba disetujui dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (5/9/2019).

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai, ada upaya secara diam-diam melemahkan KPK guna kepentingan partai politik.

"Ini mengagetkan ya, revisi UU KPK pernah muncul saat hak angket, kemudian tak pernah terdengar lagi. Tiba-tiba, muncul agenda rapat paripurna terkait revisi UU KPK yang kemudian disahkan hari ini. Saya menangkap ada upaya diam-diam melemahkan KPK untuk kepentingan politik," ujar Lucius saat ditemui di kantornya, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Poin Revisi UU KPK: Dari Penyadapan, Pembentukan Dewan Pengawas, hingga Kewenangan SP3

Lucius menambahkan, agenda rapat paripurna yang akhirnya merevisi UU KPK secara diam-diam menunjukkan terdapat kompromi politik di DPR.

"Itu menunjukkan ada kompromi-kompromi politik, bahkan menjadi medium transaksi atau politik transaksional untuk melemahkan KPK mengingat kian banyaknya ya anggota DPR yang terjaring KPK," ungkapnya kemudian.

Ia menjelaskan, dalam poin pasal-pasal yang ada dalam revisi UU KPK, terdapat pasal yang mengatur penyadapan hingga pembentukan dewan pengawas KPK beserta hak dan kewenangannya.

Menurutnya, revisi UU KPK ini sengaja dibuat kemudian disahkan agar anggota DPR lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan politiknya.

"Apalagi semua parpol mendukung, saya kira hal-hal buruk sedang berjalan di jagat politik DPR ini. Revisi UU KPK ini membuat anggota DPR leluasa melakukan aktivitas korupsi, tidak ada alasan bahwa kita tidak optimistis untuk periode baru," jelasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Revisi UU KPK Inisiatif DPR, Saya Belum Tahu Isinya

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.