Hendropriyono: Ini Pembodohan, Tak Ada Cerita Referendum untuk Negara Berdaulat

Kompas.com - 05/09/2019, 13:30 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan bahwa referendum hanya berlaku di negara-negara yang belum berdaulat.

"Di negara merdeka enggak ada referendum," ucap Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Ia mengatakan bahwa Papua sudah menggelar pernah menggelar referendum, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah atas Tudingan Terkait Papua: Soal HAM, Pembangunan, hingga Referendum...


Hasil Pepera menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Bahkan, hasil tersebut juga sudah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2505 pada 19 November 1969.

"PBB itu sudah membuat satu Pepera yang sudah resmi kemudian diakui dan didukung bahwa Papua gabung dengan Republik Indonesia," ucap dia. 

Maka dari itu, Hendropriyono menilai bahwa wacana referendum yang selama ini digaungkan merupakan suatu bentuk pembodohan.

Ia pun mengajak anak muda untuk ikut meluruskan hal tersebut.

"Kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua, yang ada di Papua, tolong melawan, ini pembodohan, tidak ada itu cerita referendum untuk negara berdaulat di mana adanya?" ujar dia.

Baca juga: Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia sudah menutup pintu dialog terkait referendum.

Namun, pemerintah, kata Wiranto, menginginkan adanya dialog yang konstruktif terkait kehidupan di Papua.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," ujar Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Wacana referendum di Papua muncul sejak insiden diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di asramanya, di Surabaya, Jawa Timur. Insiden itu memicu aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X