Hendropriyono: Ini Pembodohan, Tak Ada Cerita Referendum untuk Negara Berdaulat

Kompas.com - 05/09/2019, 13:30 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan bahwa referendum hanya berlaku di negara-negara yang belum berdaulat.

"Di negara merdeka enggak ada referendum," ucap Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Ia mengatakan bahwa Papua sudah menggelar pernah menggelar referendum, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah atas Tudingan Terkait Papua: Soal HAM, Pembangunan, hingga Referendum...

Hasil Pepera menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Bahkan, hasil tersebut juga sudah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2505 pada 19 November 1969.

"PBB itu sudah membuat satu Pepera yang sudah resmi kemudian diakui dan didukung bahwa Papua gabung dengan Republik Indonesia," ucap dia. 

Maka dari itu, Hendropriyono menilai bahwa wacana referendum yang selama ini digaungkan merupakan suatu bentuk pembodohan.

Ia pun mengajak anak muda untuk ikut meluruskan hal tersebut.

"Kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua, yang ada di Papua, tolong melawan, ini pembodohan, tidak ada itu cerita referendum untuk negara berdaulat di mana adanya?" ujar dia.

Baca juga: Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia sudah menutup pintu dialog terkait referendum.

Namun, pemerintah, kata Wiranto, menginginkan adanya dialog yang konstruktif terkait kehidupan di Papua.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," ujar Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Wacana referendum di Papua muncul sejak insiden diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di asramanya, di Surabaya, Jawa Timur. Insiden itu memicu aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Nasional
Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Nasional
Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Nasional
Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Nasional
Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X