Kompas.com - 05/09/2019, 13:30 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan bahwa referendum hanya berlaku di negara-negara yang belum berdaulat.

"Di negara merdeka enggak ada referendum," ucap Hendropriyono saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Ia mengatakan bahwa Papua sudah menggelar pernah menggelar referendum, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah atas Tudingan Terkait Papua: Soal HAM, Pembangunan, hingga Referendum...

Hasil Pepera menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Bahkan, hasil tersebut juga sudah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2505 pada 19 November 1969.

"PBB itu sudah membuat satu Pepera yang sudah resmi kemudian diakui dan didukung bahwa Papua gabung dengan Republik Indonesia," ucap dia. 

Maka dari itu, Hendropriyono menilai bahwa wacana referendum yang selama ini digaungkan merupakan suatu bentuk pembodohan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengajak anak muda untuk ikut meluruskan hal tersebut.

"Kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua, yang ada di Papua, tolong melawan, ini pembodohan, tidak ada itu cerita referendum untuk negara berdaulat di mana adanya?" ujar dia.

Baca juga: Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia sudah menutup pintu dialog terkait referendum.

Namun, pemerintah, kata Wiranto, menginginkan adanya dialog yang konstruktif terkait kehidupan di Papua.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan, tapi dialog yang konstruktif. Kita sudah menutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," ujar Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Wacana referendum di Papua muncul sejak insiden diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di asramanya, di Surabaya, Jawa Timur. Insiden itu memicu aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.