Penjelasan Pemerintah atas Tudingan Terkait Papua: Soal HAM, Pembangunan, hingga Referendum...

Kompas.com - 04/09/2019, 09:50 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjawab sejumlah isu terkait Papua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Ia menampik tudingan bahwa Pemerintah Indonesia menganaktirikan Papua dan Papua Barat.

Menurut Wiranto, tudingan tersebut dilontarkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda yang diduga mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Tak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat Papua, Papua Barat," ujar Wiranto.

"Setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tidak ada pembangunan di sana (Papua), dianaktirikan, itu semua tidak benar. Jangan terkecoh dengan hal ini," ucap dia. 

Baca juga: Wiranto: Di Papua, Tak Seperti yang Disampaikan Benny Wenda

Berikut penjelasan Wiranto terkait sejumlah tudingan yang beredar:

1. Tuduhan pelanggaran HAM

Menurut Wiranto, berdasarkan data awal, ada 12 kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.

Namun, setelah dilakukan penyortiran, tersisa 3 kasus, yaitu Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014).

Sementara itu, menurut Wiranto, kasus lainnya telah selesai melalui jalur pidana.

Wiranto pun membantah adanya keengganan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Baca juga: Wiranto: Kita Sudah Menutup Pintu untuk Dialog Referendum

Ia berdalih, terdapat kendala teknis, misalnya kurangnya alat bukti atau berkas yang dinyatakan tidak lengkap sehingga dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X