Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasir Djamil: Mau Lihat Wajah Presiden? Lihatlah 10 Capim KPK Ini...

Kompas.com - 04/09/2019, 22:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, 10 orang calon pimpinan KPK merupakan wajah dari pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo.

"Sepuluh capim KPK ini sebenarnya wajah dari Presiden. Jadi kalau mau lihat wajah Presiden, lihatlah sepuluh capim KPK itu," ujar Nasir di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Nasir mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi sudah menelusuri sendiri 10 nama tersebut melalui intelijen, baik Polri, kejaksaan, BIN hingga Istana sendiri.

Baca juga: Uji Kelayakan 10 Capim KPK Dinilai Optimal jika Dilakukan DPR Periode Mendatang

Penelusuran itu demi memverifikasi kualitas nama-nama capim tersebut. Selain itu, verifikasi itu pun dilakukan demi membuktikan isu-isu miring yang beredar.

Antara lain, isu tentang adanya capim yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) hingga dugaan capim yang bertemu dengan orang-orang yang terlibat kasus korupsi.

Ia meminta masyarakat mempercayai apa yang telah dilakukan Presiden terkait 10 capim KPK.

"Apa kita mau tidak percaya kepada Presiden?" kata dia.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tak Utak-utik 10 Capim KPK dari Pansel

Nasir yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, pihaknya akan memproses 10 nama tersebut melalui fit and proper test.

Saat ditanya apakah DPR RI akan meloloskan atau tidak meloloskan nama-nama capim KPK yang selama ini menjadi sorotan, Nasir tidak mau berandai-andai.

"Kami tidak mau berandai-andai apakah itu ditolak atau tidak," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat terkait daftar nama 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tersebut pada Rabu (4/9/2019) siang.

"Iya sudah tadi siang sekitar pukul 13.00," ujar Indra melalui pesan singkat, Rabu.

Baca juga: Tak Ada Catatan Khusus dari Jokowi soal 10 Nama Capim KPK

Menurut Indra, surat tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR sore ini.

Kemudian, surat akan dibacakan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (5/9/2019) besok.

"Sore ini juga dibamuskan. Besok akan dibacakan di (Rapat) Paripurna," kata Indra. 

 

Kompas TV Masa pertimbangan presiden terhadap calon pimpinan KPK adalah 10 hari. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah setuju dengan 10 nama yang distorkan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK. Akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 jatuh pada 30 september 2019. Oleh karena itu, waktu komisi III DPR RI sangat sedikit untuk uji fit and proper. Sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah mereka yang bersosok tegas, berani dan independen. Siapakah yang akan menjadi pimpinan KPK berikutnya? #KPK #CapimKPK #SeleksiCapimKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com