Alissa Wahid: Persoalan Papua, Rasa Tak Percaya terhadap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menilai pemerintah saat ini menerapkan pendekatan yang keliru dalam mengatasi gejolak dan berbagai permasalahan di Papua. Akibatnya, masyarakat Papua justru kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah.

"Sekarang persoalannya itu distrust (rasa tidak percaya) sehingga apapun yang ditawarkan oleh pemerintah kepada rakyat Papua, bagi mereka kemudian tidak percaya," ujar Alissa saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Alissa mengkritik pendekatan berbasis keamanan yang selama ini diterapkan pemerintah. Pendekatan tersebut cenderung mengeskalasi kekerasan di Papua.

Baca juga: Alissa Wahid: Bendera Bintang Kejora Ekspresi Budaya Papua Seharusnya Dihargai

Ia mencontohkan sikap pemerintah dalam merespons peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa warga Papua yang memprotes tindakan diskriminasi rasial, di depan Istana Merdeka, pada Rabu (28/8/2019) lalu.

Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terkait peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora itu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun menegaskan bahwa bendera Bintang Kejora bersifat ilegal di Indonesia.

Lantas Alissa membandingkan pendekatan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjadi Presiden keempat RI.

Saat itu Gus Dur lebih mengedepankan pendekatan kultural dengan membuka ruang dialog dengan warga Papua. Bahkan Gus Dur tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai salah satu simbol identitas kebudayaan orang Papua.

Menurut Alissa, Gus Dur meyakini pendekatan yang bepijak pada kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, lebih ampuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

Ketimbang dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.

"Kalau sekarang kan enggak. Dengan sikap sekarang yang pendekatannya sekuriti (keamanan) itu jadi seperti orang Papua dipaksa untuk memilih antara dia menjadi orang Papua atau menjadi orang Indonesia. bukan itu yang kita inginkan," kata Alissa.

"Kalau kita ingin mereka berintegrasi dengan kita ya tidak dengan cara yang begitu. Bantu dong agar mereka percaya pada kita. Kita lah yang harus berubah cara pandanganya terhadap Papua," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku bingung mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.

Sebab, pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggapnya berhasil.

Terlihat dari hasil Pemilu Presiden di mana dirinya dan Ma'ruf Amin menang tebal atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan," ujar Jokowi menegaskan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Satu Lagi WN Australia yang Terlibat Demo di Sorong Papua Dideportasi

"Tetapi antara Jokowi dan Jakarta (pemerintah pusat) itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda," ujar Jokowi melanjutkan.

Untuk pendekatan dialog itu, Jokowi menceritakan dirinya berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun.

Saat berkunjung ke Papua, Jokowi bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu rakyat langsung, dan tentu saja Gubernur serta para kepala daerah.

"Selama 5 tahun, sudah 12 kali saya ke Papua," ujar Jokowi menunjukkan pendekatan dialog yang dikedepankan.