Survei Median: Hanya Konstituen PDI-P yang Solid Dukung Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 03/09/2019, 17:08 WIB
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan hasil survei nasional Persepsi Publik Atas Rencana Pemindahan Ibu Kota di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan hasil survei nasional Persepsi Publik Atas Rencana Pemindahan Ibu Kota di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga riset Media Survei Nasional ( Median) menunjukkan, hanya konstituen PDI Perjuangan ( PDI-P) yang solid mendukung rencana pemindahan ibu kota.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, konstituen partai politik pendukung Pemerintah pun mayoritas tidak menyetujui rencana pemindahan ibu kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

"Kita melihat yang solid mendukung keputusan Presiden ini dari sisi kubu koalisi pemerintah itu baru PDI-P. Sementara partai lain seperti Golkar itu malah gap antara yang setuju dan tidak setujunya tuh agak besar," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019). 

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Pemindahan Ibu Kota

Data yang dirilis median menunjukkan, 45,3 persen konstituen PDI-P mendukung rencana pemindahan ibu kota sedangkan 39,7 persen konstituen lainnya tidak menyetujui rencana itu.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan hasil survei konstituen Partai Golkar di mana 47,3 persen konstituen tidak setuju dengan pemindahan ibu kota berbanding 31,6 persen yang mendukung.

Perbedaan itu semakin lebar bila melihat hasil survei dari konstituen partai oposisi. Sebanyak 57,6 persen konstituen Partai Gerindra, 50 persen konstituen Partai Demokrat, 55,5 konstituen PKS, dan 60 persen konstituen PAN tidak menyetujui pemindahan ibu kota.

"Hampir rata di seluruh konstituen partai politik itu mereka merasa bahwa apa ya pertimbangan ekonomi dan kemudian keraguan bahwa apa proses ini bisa bisa berlangsung dengan efisien," kata Rico membeberkan alasan penolakan tersebut.

Menurut Rico, suara konstituen itu dapat menjadi penghambat rencana pemindahan ibu kota. Sebab, partai politik tentu akan mempertimbangkan aspirasi konstituennya saat pemindahan ibu kota dibahas di parlemen.

"Dari hasil survei kita temukan tadi bukan hanya rakyat saja yang harus diyakinkan tetapi elite partai politik harus meyakinkan konstituennya," ujar Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Baca juga: KPPU: Ada Potensi Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa di Ibu Kota Baru

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X