Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 03/09/2019, 13:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga riset Median menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, ada 45,3 persen responden survei itu menolak pemindahan ibu kota.

Sedangkan, hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui pemindahan ibu kota dan 14 persen responden mengaku tidak tahu.

"Di sini kita melihat walaupun berselisih sekitar hampir 5 persen-an mayoritas masih lebih banyak yang tidak setuju ketimbang yang setuju," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rico melanjutkan, bila ditilik dari tempat tinggalnya, warga Pulau Jawa lebih banyak yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota yakni 51,4 persen responden di Pulau Jawa tidak setuju sedangkan 30,7 persen responden lainnya setuju.

Situasi berbeda terlihat di responden yang berada di luar Pulau Jawa di mana 56 responden di luar Pulau Jawa menyetujui pemindahan ibu kota dan 35,9 responden menolak pemindahan ibu kota.

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Rico menuturkan, hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari alasan rasional seperti pemerataan pembangunan hingga alasan irasional yang berdasarkan semangat kedaerahan.

"Itu mix dua-duanya menurut saya. Memang ada di dalam survei itu bahwa 'saya setuju saja karena saya orang Kalimantan', itu harusnya enggak boleh, harusnya berdasarkan alasan rasional. Tetapi, ada juga yang yakin akan ada pemerataan pembangunan," ujar Rico.

Adapun survei Median juga menunjukkan bahwa 86,7 persen masyarakat Indonesia sudah mengetahui rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Minat Investasi di Kalimantan Timur?

Survei tersebut digelar pasa 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota Baru Berpotensi Genjot Eskpor dan Tarik Investasi Asing Baru

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Kompas TV Pemerintah Kalimantan Timur menepis isu terkait kenaikan harga tanah negara di kawasan pembangunan ibu kota baru. Beredarnya isu terkait tingginya harga tanah di kawasan lokasi ibukota negara membuat gubernur angkat bicara. Secara tegas Gubernur Kalimatan Timur, Isran Noor menepis sepekulasi tersebut. Dipastikan lokasi tersebut semua milik negara dan tidak ada yang boleh menjual lahan milik negara. Jadi jika ada yang mengaku pemilik tanah dan akan menjual dengan harga tinggi maka itu adalah informasi hoaks. Pemerintah berencana membuat pergub terkait penyesuaian harga tanah di sekitaran lokasi ibu kota negara. #IbuKotaBaru #HargaTanah #KalimantanTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com