Saat Pemerintah Tuding Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua...

Sebelumnya, saat diwawancara Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 itu kini tinggal di Oxford, Inggris.

Puluhan tahun sudah Benny menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka.

Benny bergabung dengan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK) hingga menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen). 

Baca juga: Mengenal Benny Wenda, Tokoh Papua yang Dituding sebagai Dalang Kerusuhan

Dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapat suaka pada 2002. Menurut polisi, dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, Benny Wenda kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya.

Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda. Benny merupakan saudara kandungnya.

Dilansir dari Harian Kompas, penyerangan Polsek Abepura 6 Desember 2001 diduga atas kerja sama Benny Wenda bersama kakaknya Matias Wenda di wilayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini.

Benny juga memiliki kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke Kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.

Atas hal ini, Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Benny pun melalui akun media sosialnya mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat. Dia menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah NKRI.

Merespons hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu hanyalah bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).