Saat Pemerintah Tuding Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pemerintah dan kepolisian menduga, kerusuhan di bumi cendrawasih akibat perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur terjadi karena campur tangan asing.

Nama tokoh separatis Papua Benny Wenda pun disebut sebagai dalang di baliknya. 

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko kali pertama menyebut Benny sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australi -ah, di Inggris-lah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Wiranto: Benny Wenda Bagian dari Konspirasi Kerusuhan Papua

Ia menilai, apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

"Itulah seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Pernyataan Moeldoko diperkuat oleh Me nteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Adapun Wiranto menyebut Benny memprovokasi negara-negara lain seolah Pemerintah Indonesia tak memiliki kepedulian terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Saya kira benar ya bahwa Benny Wenda memang bagian dari konspirasi untuk masalah ini," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia pun menyatakan, pemerintah akan melawan provokasi yang disebar Benny dengan menyampaikan berita pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Penyebutan Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua Dinilai Rugikan Pemerintah RI

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Saat ini, pemerintah terus membangun infrastruktur vital seperti Jalan Trans Papua, pelabuhan, dan bandara.

"Kita harus lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan fakta dan biasanya provokasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan hanya dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada," ucap Wiranto. 

Sepak terjang Benny Wenda

Sebelumnya, saat diwawancara Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 itu kini tinggal di Oxford, Inggris.

Puluhan tahun sudah Benny menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka.

Benny bergabung dengan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK) hingga menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen). 

Baca juga: Mengenal Benny Wenda, Tokoh Papua yang Dituding sebagai Dalang Kerusuhan

Dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapat suaka pada 2002. Menurut polisi, dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, Benny Wenda kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya.

Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda. Benny merupakan saudara kandungnya.

Dilansir dari Harian Kompas, penyerangan Polsek Abepura 6 Desember 2001 diduga atas kerja sama Benny Wenda bersama kakaknya Matias Wenda di wilayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini.

Benny juga memiliki kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke Kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.

Atas hal ini, Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Benny pun melalui akun media sosialnya mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat. Dia menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah NKRI.

Merespons hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu hanyalah bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).