Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja Komnas HAM, BNN, LPSK hingga BNPT

Kompas.com - 02/09/2019, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman, mempertanyakan kinerja sejumlah lembaga negara yang bermitra dengan Komisi III.

Beberapa lembaga negara ini meminta penambahan anggaran untuk tahun 2020. Tetapi, menurut Anwar, kinerjanya tak menunjukan hasil yang signifikan.

Lembaga yang dimaksud ialah Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: Rapat Bersama Komisi III, LPSK Keluhkan Anggaran 2020

"Untuk Komnas HAM, banyak yang mempertanyakan kinerja konkretnya itu apa? Kalau ada perkara itu mana, lalu pelanggaran HAM berat mana yang sudah diselesaikan?," kata Anwar dalam rapat pembahasan anggaran 2020 bersama sejumlah lembaga negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

"Kadang kita malu, sudah dikasih anggaran tapi kerjanya mana," lanjutnya.

Anwar juga mempertanyakan kinerja BNN. Ia menilai, selama ini peredaran narkoba masih marak.

Bahkan, Anwar mendengar kabar, ada 'permainan' antara bandar narkoba dan oknum di tubuh BNN sendiri. Padahal, menjadi kewajiban BNN untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Anwar juga menyoroti eksistensi LPSK. Menurut dia, masyarakat belum banyak yang mengenal LPSK.

Ia meminta LPSK untuk lebih giat lagi menyosialisasikan kinerja mereka.

Terakhir, Anwar mengkritik kinerja BNPT. Ia mempertanyakan banyaknya orang yang terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai anggota organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan peran BNPT dalam hal tersebut.

Baca juga: Lembaga-lembaga Ini Minta Kenaikan Anggaran, Kecuali KPK

"Kok BNPT diam saja? Enggak ada anggaran untuk itu? Tolong tegas," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, jika empat lembaga tersebut bisa memperbaiki kinerja yang menjadi catatan, pihaknya tak keberatan untuk memperjuangkan penambahan anggaran.

"Kami prinsipnya akan meperjuangkan permohonan tambahan anggaran ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Nasional
Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Nasional
KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

Nasional
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com