Istana: Integritas Pansel Tak Perlu Dipertanyakan

Kompas.com - 02/09/2019, 13:08 WIB
Kepala Staf Presiden Moeldoko KOMPAS.com/GHINAN SALMANKepala Staf Presiden Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tak mempermasalahkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Capim KPK) yang telah dipilih panitia seleksi ( pansel) nantinya.

Ia yakin, integritas pansel tak perlu dipertanyakan lantaran sudah teruji. Ia juga memastikan pansel bukan bagian dari pemerintah.

"Orang pansel integrity-nya menurut saya enggak perlu dipertanyakan. Ada Pak Hendardi, ada Yenti, ada Indriyanto. Yang relatif kan enggak ada, jauh dari dari pemerintah. Bukan orang pemerintah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Pakar: Pansel Bisa Serahkan Lebih dari 10 Nama Capim KPK ke Presiden

Moeldoko mengatakan, pansel merupakan lembaga sementara yang berkekuatan hukum yang dibentuk presiden. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati keputusan pansel.

Ia yakin, profesionalitas pansel terjamin karena terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi. 

Moeldoko pun yakin capim yang dipilih pansel nantinya orang yang tepat. 

"Kan tim seleksi itu memiliki independensi yang sangat tinggi. Sebagian otoritas presiden diberikan kepada tim seleksi karena dasarnya kan keppres. Kan begitu," ujar Moeldoko.

"Jadi ya percayakan pada itu. Toh itu juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, sudahlah, percayakan kepada tim. Kalau diributkan terus bagaimana?" ucap dia. 

Baca juga: Pergulatan Pansel Capim KPK yang Sarat Kontroversi...

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan 10 nama capim ke Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019).

Namun, sejumlah pihak mengkritik capim KPK yang lolos tahapan seleksi sejauh ini. 

Sejumlah guru besar dari berbagai universitas berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta presiden memilih 10 calon pimpinan KPK yang berintegritas, di tengah terpaan isu adanya capim yang bermasalah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X