Pelemahan terhadap KPK Dinilai Semakin "Silent"

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) diminta untuk berkomitmen teguh pada substansi menyelamatkan KPK saat melakukan tugas menjaring para capimnya saat ini.

Pasalnya, saat ini pelemahan terhadap KPK dinilai semakin dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

"Jadi harus aware dengan upaya-upaya pelemahan KPK. Sejarah pelemahan KPK, semakin lama semakin silent," ujar pengamat politik Jeirry Sumampow di acara Formappi, Matraman, Jakarta Barat, Minggu (1/9/2019).

Jeirry mencontohkan, saat polemik Cicak Vs Buaya terjadi pada 2009 lalu, publik mengetahui masalah tersebut. Isunya pun besar dan publik berpihak kepada KPK.

Polemik soal Cicak Vs Buaya itu bermula untuk kali pertama karena pernyataan Susno Duadji yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berpangkat Komisaris Jenderal.

Baca juga: PP Muhammadiyah Nilai Ada Upaya Pelemahan KPK di Balik Pemilihan Capim

Pernyataan tersebut merupakan pemantik konfrontasi, setelah KPK dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon Susno Duadji yang terindikasi dengan isu penerimaan uang sebesar Rp 10 miliar terkait kasus Bank Century.

KPK diibaratkan oleh Susno sebagai cicak, dan polisi diibaratkan sebagai buaya.

Akan tetapi, menurut Jeirry, kondisinya jauh berbeda saat ini. Pelemahan KPK dilakukan melalui "dalam" dan berasal dari internal KPK.

Pelemahan terhadap KPK dengan cara ini dinilai Jeirry lebih berbahaya karena dilakukan secara diam-diam, tanpa pengawasan publik.

"Kalau dia (pelemahan) masuk lewat birokrasi dan penyidik KPK, orang tidak tahu. Menurut saya sekarang ini sudah banyak," ucap Jeirry.

"Indikasinya bocornya rencana OTT (operasi tangkap tangan), bahkan sprindik (surat perintah penyidikan) keluar. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan orang dalam yang lakukan. Sebelumnya yang begini tidak ada," kata dia.

Baca juga: TII: Ada Beragam Bentuk Upaya Pelemahan Agenda Antikorupsi

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik Jeirry Sumampow saat di acara Formappi, kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Terlebih, KPK juga dibentuk karena upaya pemberantasan korupsi di polisi dan kejaksaan tidak optimal.

Jeirry menilai bahwa Polri dan Kejaksaan Agung sedianya sudah memiliki divisi pemberantasan korupsinya sendiri. Selain itu, kata dia, polisi dan jaksa juga punya hak untuk mendaftar sebagai capim KPK.

"Tapi kalau semua orang KPK dari polisi dan jaksa, untuk apalagi KPK? Kan mereka sudah punya lembaga. Itu kenapa kami katakan sebaiknya komisioner KPK bukan polisi dan jaksa. Bukan berarti tidak boleh, hak itu ada," kata Jeirry.

Pansel Capim KPK saat ini mendapat banyak sorotan dari publik karena dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah.

Baca juga: Pansel Capim KPK Dinilai Terlalu Prosedural dan Resisten akan Kritik

Hal inilah yang membuat banyak kalangan khawatir KPK akan menjadi lemah, salah  satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil.

Presiden Joko Widodo kemudian diminta lebih selektif saat mengajukan 10 nama yang diajukan sebagai capim KPK ke DPR.