Pengibar Bendera Bintang Kejora Jadi Tersangka Makar, Berawal Sindiran Ketua MPR?

Kompas.com - 01/09/2019, 15:20 WIB
Unjuk Rasa Mahasiswa Papua di Depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat diwarnai Pengibaran Bendera Bintang Kejora, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIUnjuk Rasa Mahasiswa Papua di Depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat diwarnai Pengibaran Bendera Bintang Kejora, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan tersangka terkait pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka, Rabu (28/8/2019).

Mereka itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP.

Pengumuman penetapan tersangka ini sebelumnya menjadi keheranan tersendiri bagi Ketua MPR Zulkifili Hasan. 

Baca juga: Ketua MPR: Baru Kali Ini Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tak Ditindak Serius

Pasalnya, pelaku pengibar bendera simbol kemerdekaan Papua itu tidak langsung ditangkap.

"Ini sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera Bintang Kejora berkibar. Tapi tidak ada tindakan serius dari aparat kemanan khususnya TNI-Polri," ujarnya, Kamis (29/8/2019).

Menanggapi hal itu, Polri punya alasan tersendiri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan potensi gangguan keamanan yang mungkin ditimbulkan, jika langsung menindaklanjuti pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi demonstrasi.

"Itu teknis, kalau misalnya ditindaklanjuti ternyata gaduh, ternyata jatuh korban, malah lebih parah lagi, biar damai dulu tapi penegakan hukum tetap dilakukan," tutur Dedi saat ditemui di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Baca juga: Dikritik soal Penindakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora, Ini Kata Polisi

Menurut Dedi, polisi tetap dapat memproses hukum para pihak terkait pengibaran bendera Bintang Kejora karena memiliki bukti digital.

"Kan polisi punya bukti digital, ada CCTV, bisa dipakai Inafis, face recognition, bisa ketemu siapa yang menyebarkan, siapa yang melakukan itu," tutur dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Berdasarkan bukti digital itu akhirnya polisi pun mengumumkan siapa tersangka pengibaran bendera tersebut.

Sabtu, dua orang ditetapkan sebagai tersangka pengibar bendera. 

Baca juga: Ini Peran 2 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora Depan Istana

Dua orang itu bernama Anes Tabuni dan Charles Kossay dan menurut Dedi ditangkap pada Jumat (30/8/2019). Namun, Dedi tak menyebut lokasi penangkapan.

Anes merupakan korlap aksi, pembuat undangan aksi, penggerak massa, orang yang menyiapkan bendera, serta orator di atas mobil komando.

Sementara itu, Charles turut memberikan orasi bersama Anes di atas mobil komando.

"CK perannya korlap Jakarta Timur, orasi di atas mobil komando bersama saudara AT," kata dia.

Dari keduanya, polisi menyita dua telepon genggam, 1 kaus dengan gambar Bintang Kejora, 1 selendang bergambar Bintang Kejora, dan satu buah toa.

Unsur kesengajaan

Polisi menduga, ada unsur kesengajaan yang dilakukan dua tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi demonstrasi yang juga dilakukan di kawasan Medan Merdeka Barat itu.

"Kalau lihat dari alat bukti yang disita, berarti kan unsur kesengajaannya ada," ujar Dedi.

Baca juga: Polisi Duga Bendera Bintang Kejora Telah Disiapkan untuk Aksi

Dedi mengatakan, berdasarkan hasil keterangan saksi, aksi tersebut telah dipersiapkan.

Persiapan yang dimaksud yakni adanya undangan, transportasi, hingga alat pengeras suara. Bahkan, tersangka AT diduga menyiapkan bendera Bintang Kejora untuk aksi tersebut.

Maka dari itu, polisi berpandangan bahwa aksi tersebut diselenggarakan secara sengaja.

Baca juga: Pemeriksaan Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Dipindah ke Mako Brimob

"Kalau melihat dari hasil keterangan sementara terkait peran tersebut, mereka kan cukup mempersiapkan segala sesuatunya, antara lain ada undangan, menggerakkan massa, menginformasikan melalui WA group, by phone, dan via door to door," ujar Dedi.

"Dan dia menyiapkan mobil, alat sound system, artinya bahwa kegiatan ini di-setting oleh mereka," ucap dia.

Tersangka bertambah

Pada Minggu (1/9/2019), Kabid Polda Humas Polda Metro Jaya mengumumkan ada 8 tersangka terkait pengibaran bendera Bintang Kejora.

Salah satu tersangka adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta Ginting.

"Iya sudah tersangka," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu.

Baca juga: Kibarkan Bendera Bintang Kejora, 8 Orang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Makar

Saat ini mereka sedang diperiksa secara intensif di Mako Brimob, Depok dari awalnya di Mapolda Metro Jaya.

Yumilda, salah satu rekan Charles dan Anes, mengaku kecewa dengan pemindahan itu.

Ia dan puluhan rekan sesama mahasiswa Papua sudah bertahan di Mapolda Metro Jaya beberapa jam selang penangkapan keduanya.

Baca juga: Mahasiswi Papua: Polisi Tak Temukan Bendera Bintang Kejora Saat Tangkap Mahasiswa di Asrama

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2019).KOMPAS.COM/RINDI NURIS VELAROSDELA Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2019).

Yumilda mengaku, beberapa dari mereka sempat diundang menjenguk Charles dan Anes di dalam.

"Setelah kami nego dengan polisi, kami dipersilakan ke dalam melihat mereka di dalam. Sampai di dalam, tidak diperbolehkan karena dalam penyelidikan 1x24 jam baru kami bisa bertemu," ujar Yumilda kepada Kompas.com, Sabtu siang.

"Lalu, kami disuruh pulang. Setelah mau pulang, mereka dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua sekitar jam 10," kata dia.

Tanpa barang bukti bendera

Imelda, seorang mahasiswi Papua yang berada di asrama saat penangkapan Charles Kosay dan Anes "Dano" Tabuni, di asrama Lani Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/8/2019) malam, mengatakan, polisi yang datang berpakaian preman dan bersenjata.

Baca juga: Mendagri Minta Pengunjuk Rasa Tak Ada Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Polisi menuduh Charles dan Anes sebagai pengibar bendera Bintang Kejora sewaktu aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu lalu.

Namun menurut Imelda, polisi tidak menemukan bendera yang dimaksud pada saat penangkapan itu.

Kombes Argo Yuwono, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu memang tidak menyebutkan adanya bendera saat menyita barang-barang bukti.

"Dari hasil penangkapan, polisi menyita 2 handphone milik pelaku, satu spanduk, kaos dan selendang bergambar Bintang Kejora, dan toa," kata Argo.

Baca juga: Dua Warga Papua yang Diduga Pengibar Bendera Bintang Kejora Kena Pasal Makar

Penangkapan itu dianggap janggal oleh para mahasiwa Papua. Imelda mengatakan, Charles dan Anes tak pernah mengibarkan bendera saat aksi unjuk rasa pada pekan lalu.

"Polisi bilang, 'kami datang (untuk) bawa mereka berdua (Charles dan Dano)'. Saya kekeh bilang ke teman-teman, kita harus ikut karena bukan mereka yang kibarkan bendera," ujar Imelda kepada Kompas.com, Sabtu pagi

"Polisi masuk kamar-kamar, mereka geledah cari bendera. Saya lalu tanya Charles dan Dano, memang ada bendera di mana? Bukan Charles dan Dano yang bawa," tambah Imelda.

Baca juga: Wiranto: Pengibaran Bendera Bintang Kejora Akan Ditindak

Polisi tak menemukan bendera yang dimaksud. Namun, Charles dan Dano tetap diboyong dengan mobil ke Mapolda Metro Jaya Jakarta untuk diperiksa pada Jumat malam.

"Bahkan tidak ada barang bukti (bendera) yang mereka cari. Mereka (akhirnya) bawa mikrofon, spanduk organisasi Lani Jaya. Buku dan laptop juga mereka mau bawa, tapi saya bilang ada data skripsi di sana. Saya bilang tidak boleh dibawa," kata Imelda.

Berhati-hati

Sehari sebelum penangkapn, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua. Ia mengatakan, pemerintah tak boleh salah langkah.

Baca juga: SA, Tersangka Baru Aksi Protes Perusakan Bendera di Asrama Papua

"Saya minta pemerintah hati hati, sekali lagi hati-hati ini Papua itu kan multidimensi. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Zulkifli mengatakan, masalah di Papua sudah melebar ke luar negeri. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus pada satu masalah di Papua, dan menunda pembahasan urusan yang lain.

"Jadi sekali lagi, pemerintah harus fokus ke salah satu masalah, seperti Papua ini. Yang dianggap belum perlu, tunda dulu misalnya soal Ibu kota ya," pungkasnya. 

(Sumber: Kompas.com/Devina Halim, Rindi Nuris, Haryanti Puspa Sari)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X