Wiranto: Pengibaran Bendera Bintang Kejora Akan Ditindak

Kompas.com - 29/08/2019, 20:23 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, pengibaran Bendera Bintang Kejora dilarang dilakukan, bahkan dalam unjuk rasa di depan Istana Negara.

Sebab, Indonesia hanya mempunyai satu bendera kesatuan, yakni Bendera Merah-Putih.

"Ya enggak boleh, enggak boleh ini (pengibaran bendera bintang kejora). Negara ini kan punya simbol yang salah satu simbol adalah bendera kesatuan Republik Indonesia bendera kebangsaan hanya satu," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Mendagri Minta Pengunjuk Rasa Tak Ada Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Wiranto mengatakan, pengibaran bendera selain Bendera Merah-Putih, apalagi Bendera Bintang Kejora pasti akan ditindak tegas.

"Jadi kalau ada kemudian mengibarkan bendera itu (bendera bintang kejora) apalagi di depan istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya, kita ikut undang-undang sajalah," ujar dia. 

Wiranto mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada sehingga tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Ia mengatakan, apabila aparat menindak pengibaran bendera tersebut, bukan berarti sewenang-wenang. Akan tetapi, mereka melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan.

"Nanti kalau ditindak dibilang pemerintah sewenang-wenang, tidak. Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Itu saya jamin," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).

Baca juga: Unjuk Rasa di Depan Mabes TNI AD, Mahasiswa Papua Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Aksi didahului dengan berjalan kaki dari Gedung Kemendagri. Sesampainya di Istana Negara, mereka langsung membuat lingkaran yang dibatasi oleh tali rafia.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua.

Mereka tampak menari sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Tarian itu pun menyedot perhatian masyarakat yang melintas.

Banyak orang yang mengabadikan momen tari-tarian itu. Tari-tarian ini sebagai bentuk protes mahasiswa Papua atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima rekan sejawat mereka di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X