Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/09/2019, 13:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 disebut sebagai pansel terburuk yang pernah ada dalam penjaringan capim KPK yang sedang dilakukan saat ini.

"Saya khawatir di antara pansel terdahulu, ini pansel terburuk yang pernah ada yang mungkin pula potensi untuk memunculkan kualitas KPK yang sama buruknya," kata Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto dalam diskusi Formappi di Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Ketum PBNU: Pilihlah 10 Nama Capim KPK yang Tanpa Beban Masalah

Apalagi, kata dia, di antara para anggota pansel yang diangkat oleh Presiden Jokowi itu, lebih banyak yang dipertimbangkan berdasarkan aspek keilmuan mereka dibandingkan profesionalismenya.

Menurut dia, kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh pansel seperti Yenti Garnasih, Indriyarto Seno Adji, maupun Hendardi memang sudah tidak diragukan.

Namun dari segi profesionalisme untuk terhindar dari konflik kepentingan perlu dipertanyakan.

Baca juga: Aktivis Minta Jokowi Tak Loloskan Capim KPK yang Tak Berintegritas

Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto saat menjadi pembicara di diskusi Formappi, Minggu (1/9/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto saat menjadi pembicara di diskusi Formappi, Minggu (1/9/2019).

Yenti merupakan tenaga pengajar bagi penyidik Polri sejak tahun 2003. Sedangkan Hendardi dan Indriyarto merupakan penasehat ahli Kapolri.

Presiden, kata dia, seharusnya memilih pansel bukan hanya berdasarkan disiplin keilmuan tetapi juga integritas dan profesionalismenya.

"Kalau pansel KPK berfokus kepada kemampuan teknis, saya tidak heran mereka pilih (meloloskan) dari kepolisian, jaksa, kehakiman," terang dia.

Baca juga: Dinamika Uji Publik Capim KPK, Perdebatan Ide hingga Klarifikasi Rumah Mewah

"Sebab dalam konteks teknis penegakkan hukum, mereka paling paham tapi untuk keberanian apa mereka punya kapasitas extra ordinary? Karena KPK hadir di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum," lanjut dia.

Dia menyebutkan, salah satu harapan masyarakat yang meneruskan kepemimpinan KPK saat ini adalah Laode M Syarif, tetapi telah gagal.

"Saya gak ragu tampaknya pansel berfokus pada kemampuan teknis. Kalau soal itu kita gak ragu sama polisi jaksa. Tapi kenapa pansel menutup mata terhadap fakta kepada kandidat yang menolak LHKPN, bahkan ada yang terindikasi berbohong di depan wawancara dan uji publik," pungkas dia.

Baca juga: Sosok Roby Arya, Capim yang Pernah Ikut Seleksi 3 Jabatan di KPK

Pansel capim KPK sendiri mendapat banyak sorotan dari publik karena dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah.

Adapun 20 orang capim KPK baru saja menyelesaikan seleksi wawancara dan uji publik pada 26-29 Agustus 2019.

Rencananya, pansel akan mengirimkan 10 orang yang lolos seleksi tersebut pada 2 September 2019 ini kepada Presiden Jokowi.

Dari 10 orang itu, nantinya mereka akan mengikuti fit and proper test di DPR untuk menentukan 5 orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Kompas TV Menantikan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak pihak berharap tinggi, pada panitia seleksi calon pimpinan KPK.<br /> Tak heran jika aksi unjuk rasa pro dan kontra terhadap upaya pansel capim KPK masih bergulir.<br /> Pada Jumat (30/8) sore, salah satu kelompok pengunjuk rasa mendukung pansel capim KPK agar dapat memilih pimpinan yang berani. Sementara kelompok lainnya, menuntut wadah pimpinan KPK dibubarkan karena dituding mengganggu proses pemilihan capim KPK.<br /> <br /> Kelompok yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa dan wadah pegawai KPK ini menilai, satu-satunya solusi adalah 10 orang capim KPK dengan rekam jejak bersih dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com