Ketum PBNU: Pilihlah 10 Nama Capim KPK yang Tanpa Beban Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Presiden Joko Widodo bisa menghasilkan 10 nama capim KPK yang berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Said Aqil pada acara Aksi Solidaritas Selamatkan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Pilihlah 10 nama yang betul-betul berkualitas, amanah, jujur dan tanpa beban masalah, tidak punya masalah latar belakang yang membebani mereka," kata dia.

Baca juga: Dinamika Uji Publik Capim KPK, Perdebatan Ide hingga Klarifikasi Rumah Mewah

Said menginginkan agar pimpinan KPK ke depan nantinya bisa mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan menyampaikan 10 nama berkualitas ke DPR dari hasil seleksi wawancara dan uji publik.

"Kami harap Bapak Presiden agar memberikan, bisa menghadiahkan, 10 kandidat (calon pimpinan) KPK kepada DPR RI yang baik, yang berkualitas, yang tidak punya latar belakang bermasalah, harus yang meyakinkan betul-betul bisa dipercaya mengemban amanah yang sangat mulia ini (memberantas korupsi)," ujar Said.

Ia juga mendorong agar pimpinan KPK berikutnya bisa meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menangani atau mengungkap kasus korupsi besar dan pelaku kelas kakap.

"Saya harapkan ke KPK mendatang agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Kalau KPK ke depan lebih kelihatan bertindak terhadap yang besar-besar, maka akan mendapatkan dukungan lebih besar dari rakyat Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih menyatakan, Pansel akan menyerahkan 10 nama capim terpilih ke Presiden Jokowi pada Senin (2/9/2019) pukul 15.00 WIB.

Yenti mengatakan, Pansel KPK tidak akan mengumumkan 10 nama capim tersebut kepada publik. Sebab, tugas Pansel menyeleksi dan menyerahkan 10 nama terpilih ke Presiden Jokowi.

"Pansel hanya menyerahkan kepada presiden. Pansel tidak mengumumkan sepanjang tidak diminta oleh presiden," ucap Yenti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Aktivis Minta Jokowi Tak Loloskan Capim KPK yang Tak Berintegritas

Sebanyak 20 capim KPK sudah selesai menghadapi tes wawancara dan uji publik yang berlangsung dari 27-29 Agustus.

Pansel KPK akan rapat selama empat hari ke depan untuk memproses data tes kesehatan 20 capim dan tes wawancara serta uji publik.

Sebanyak 10 dari 20 capim KPK yang dinyatakan lolos nantinya akan diserahkan Presiden Jokowi ke DPR untuk mengikuti fit and proper test.