Wiranto Dorong Masyarakat Papua dan Papua Barat Sampaikan Unek-unek

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan unek-uneknya melalui dialog.

"Seperti yang saya katakan tadi, unek-unek itu bisa selesai dengan demokrasi. Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarkis, tapi itu bisa selesai dengan dialog," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Polisi Jamin Keselamatan Warga dan Mahasiswa Papua di Ambon

Dalam konferensi pers tersebut, hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Wiranto menambahkan, dengan dialog yang konstruktif, keadaan di Papua dan Papua Barat akan semakin kondusif.

"Permasalahan bisa terjadi dengan dialog yang konstruktif ya, bukan dialog tegang-tegangan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah cooling down," ucap dia.

Wiranto mengakui, personel TNI-Polri yang dikirimkan ke Papua dan Papua Barat bukanlah untuk melakukan tindakan represif, melainkan untuk mengamankan masyarakat.

Ia menjamin, jika kondisi sudah kondusif, personel TNI-Polri akan ditarik. Namun demikian, menurut dia, dialog menjadi hal yang utama guna membangun situasi di Papua dan Papua Barat cepat pulih.

"Saya jamin ditarik kalau sudah tenang dan enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan. Oleh karena itu, semuanya harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan demo dan merusak," ucap Wiranto. 

Baca juga: Cegah Kesimpangsiuran Informasi soal Papua, Pemerintah Diusulkan Bentuk Media Center

Diberitakan, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Aksi unjuk rasa di Papua pun kembali terjadi, yakni di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) dan berujung ricuh antara pendemo dan aparat keamanan.

Kamis (29/8/2019), demo di depan kantor MRP di Jayapura rusuh setelah massa melakukan aksi pembakaran.