Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PARA Syndicate: Penentuan Posisi Menteri Jadi Kata Kunci Jokowi

Kompas.com - 30/08/2019, 06:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebutkan bahwa penentuan posisi menteri di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kata kunci.

Hal tersebut dikarenakan tantangan periode kedua akan lebih besar bagi Jokowi mengingat dia tidak bisa lagi maju di Pemilu 2024 mendatang.

"Sehingga secara psikologis politik, tahun kelima nanti pamor kekuasaannya akan terus turun sehingga penentuan posisi menteri-menteri jadi kata kunci," kata Ari di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Wajah Lama yang Mendominasi, Menteri Jokowi hingga Anak Megawati...

Menurut Ari, posisi menteri tersebut menjadi kata kunci supaya nantinya Jokowi tetap prima dalam menjalankan tugas-tugasnya di periode 2019-2024 ini.

"Jangan sampai kabinet dan pemerintahan ini kurang efektif, jadi sedikit lumpuh karena mereka (menteri) punya konsentrasi agenda lain, konsentrasi di Pemilu 2024," ujar dia.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo saat ditemui di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo saat ditemui di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Jokowi juga harus bisa memastikan bahwa nantinya yang menjadi menteri-menteri di kabinetnya merupakan kader-kader terbaik untuk melanjutkan tongkat estafet periode kepemimpinannya.

Baca juga: Jokowi Beberkan Komposisi Menteri Kabinet Jilid II

Dengan demikian, kata Ari, rencana adanya nomenklatur baru di kementerian atau menteri-menteri berusia muda yang diangkat ke kabinet, tidak akan menjadi masalah.

Sebab hal yang paling penting adalah Jokowi memiliki pertimbangan yang matang tentang nomenklatur susunan kementerian dan nama-nama terbaik.

"Komposisi 45:55, profesional dan politik it's okay, yang penting bagaimana efektif bekerja, bisa mengirim semua visi misi Jokowi di periode kedua. Ini di tengah politik dan ekonomi yang sulit, keefektifan kerja para menteri jadi kata kunci," tegas dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo membeberkan kriteria Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode kedua pemerintahannya. Seperti apa kriteria sosok yang cocok jadi Mendikbud? <blockquote> Harus mengerti mengenai era disrupsi ini seperti apa. Pentingnya AI, artificial intelligence, seperti apa, bagaimana melaksanakan kurikulum dengan menggunakan teknologi. Negara ini tersebar dari Sabang sampai Merauke di 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota dengan level yang berbeda-beda tingkat kualitas pendidikannya sehingga bagaimana ini bisa disamakan, distandarkan, ya itu pelaksanaan kurikulum dengan teknologi&rdquo; ujar Presiden Jokowi. </blockquote> Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik. Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen. Soal waktu pelantikan kabinet baru, Jokowi pun membuka kemungkinan anak buahnya dilantik sebelum ia dilantik menjadi presiden periode 2019-2024, Oktober 2029. #jokowi #menterijokowi #mendikbud
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com