Wajah Lama yang Mendominasi, Menteri Jokowi hingga Anak Megawati...

Kompas.com - 11/08/2019, 06:39 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024.

Prosesi pelantikan dilakukan pada penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Namun, struktur kepengurusan baru tersebut masih diisi oleh wajah-wajah lama. Setidaknya, 20 kader yang menjabat di periode sebelumnya kembali masuk ke dalam kepengurusan baru PDI-P.

Contohnya posisi sekretaris jenderal. Megawati masih memercayakan jabatan Sekjen pada Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Hasto Dua Kali Jadi Sekjen PDI-P Dinilai Bentuk Reward dari Mega

Politikus senior PDI-P Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen. Menurut dia, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Megawati dalam memilih posisi Sekjen.

Hasto dinilai berhasil membawa partai berlambang banteng itu menang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2014 dan 2019, PDI-P memeroleh suara terbanyak.

Selain itu, lanjut Tjahjo, Hasto juga dinilai berhasil saat menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dia dipilih kembali mungkin Ibu Ketum mempertimbangkan Pak Hasto sebagai Sekjen, menang Pemilu juga sebagai sekretaris tim sukses Pak Jokowi kan juga menang Pilpres," ujar Tjahjo di lokasi kongres.

Dua Anak Megawati

Dua anak Megawati, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani kembali terpilih dalam struktur kepengurusan.

Prananda ditunjuk Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Sebelumnya, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020. Ia juga menjadi Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi.

Sementara itu Puan dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan.

Puan sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Saat ini ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X