Kerusuhan di Papua, Ketua DPR Desak Komisi I Kaji Ada Tidaknya Unsur Separatisme

Kompas.com - 29/08/2019, 20:48 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua DPR RI Bambang Soesatyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin akan insiden kontak senjata dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Papua yang berakibat pada jatuhnya korban dari aparat keamanan dan masyarakat.

Bambang mendesak TNI-Polri untuk meredamkan situasi di Papua secepatnya dan meminta Komisi I DPR melakukan kajian apakah ada atau tidak gerakan-gerakan separatis.

"Kita pimpinan juga mendorong Komisi I DPR untuk melakukan kajian apakah nanti berbagai peristiwa itu dan gerakan-gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Bambang mengatakan, selaku pimpinan DPR, ia menyerahkan mekanisme pengkajian kerusuhan di Papua itu kepada Komisi I.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

Menurut dia, Komisi I tentu akan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian diambil kebijakan yang konkret. 

"Selain itu kita punya komando pasukan khusus untuk itu yang baru saja diresmikan kemarin, dan bisa kita segera operasikan ini. Saya meminta dan mendorong untuk melakukan pembahasan ini kepada pihak-pihak terkait," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang menilai, Presiden Joko Widodo serius dalam menangani permasalahan di Papua.

Ia mendengar, Presiden akan bertemu tokoh-tokoh adat dan agama Papua untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Sebelumnya, kontak senjata terjadi di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). Satu prajurit TNI AD dikabarkan gugur, sementara dua anggota Polri terluka.

Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja mengatakan, anggota TNI AD gugur akibat terkena panah, demikian pula dua anggota Polri dari Brimob dan Dalmas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.