Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/08/2019, 08:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, konsep "forest city" yang diusung pemerintah untuk ibu kota baru artinya akan lebih banyak ruang terbuka hijau.

Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area ibu kota baru nantinya dijadikan RTH.

"Intinya kota dalam hutan. Minimal 50 persennya RTH," ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/219).

Baca juga: Pemerintah Akan Manfaatkan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru

Adapun RTH yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bambang mengatakan, karena konsepnya hutan, maka akan banyak ditanam pohon-pohon baru di sana. Termasuk merehabilitasi Bukit Soeharto.

Kawasan tersebut memang hutan lindung, namun sudah terjamah tangan "pengganggu" yang membangun tambang batu bara dan hutan sawit.

Baca juga: Ibu Kota Baru Cocok Jadi Target Mobil Listrik

Bambang mengatakan, pemerintah sengaja memasukkan Bukit Soeharto ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru.

"Bukit Soeharto dimasukkan, tapi bukan buat dipakai. Tapi buat direhabilitasi," kata Bambang.

Selain itu, bangunan pemerintahnya juga harus green design, baik dari segi hemat energi maupun banyaknya tumbuhan yang ditanam.

Baca juga: Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?

Salah satu yang diperhatikan pemerintah dalam membangun kompleks pemerintahan di sana yakni ada minimum ketinggian gedung.

Pembangunan dilakukan secara vertikal untuk meminimalisir perluasan lahan yang dipakai untuk bangunan pemerintah.

Termasuk rumah tinggal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri

 

"Kita tidak mendorong landed house, tapi mendorong semacam apartemen dan town house," kata Bambang.

Namun, tetap ada ketentuan maksimal tinggi gedungnya. Bambang mengatakan, tingginya juga tidak boleh melebihi tinggi pohon di hutan.

"Kami tidak mau kesan hutannya ketutupan karena gedung tinggi," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com