Diperiksa KPK, Soekarwo Ditanya soal Pemberian Bantuan Keuangan ke Tulungagung

Kompas.com - 28/08/2019, 20:22 WIB
Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan pernyataan kepada wartawan usai diperiksa KPK di Gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi  dalam kasus suap Ketua DPRD Tulungagung, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan pernyataan kepada wartawan usai diperiksa KPK di Gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Ketua DPRD Tulungagung, Rabu (28/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi soal prosedur pengalokasian bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung.

Hal itu diungkapkan Soekarwo setelah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPRD Tulungagung.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu diperiksa untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

"Prosedurnya, aturan perundangannya, dan aturan yang berlaku seperti apa. Nah aturan perundangannya menetapkan lewat baik itu dari pusat aturan perencanaan lewat Bappenas Musrenbang dan kemudian ditindaklanjuti proses permohonan seperti itu lewat Pergub 13 Tahun 2011," kata Soekarwo di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019).


Baca juga: Kasus DPRD Tulungagung, Soekarwo Penuhi Panggilan KPK

Menurut Soekarwo, pemberian bantuan keuangan itu sudah sesuai prosedur meskipun ia mengaku tak ingat nilai hibah yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung.

"Sudah sesuai prosedur dan sesuai aturan. Ya enggak tahu (angkanya). Teknis bukan saya, gubernur hanya makro pembangunan saja," ujar dia.

Soekarwo diperiksa kurang lebih selama sembilan jam. Ia menyebut, ada sepuluh pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan substansi perkara tersebut.

"Pertanyaan yg pertanyaan betul jumlahnya sepuluh. (Sisanya) tentang jadi pegawai kapan, dulu pendukung pilgubnya siapa," kata dia.

KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka pada Senin (13/5/2019). Ia diduga menerima uang Rp 4,88 miliar selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo.

Baca juga: Pusaran Kasus Korupsi, dari Tulungagung ke Pemprov Jatim

Pemberian itu diduga terkalt kepengurusan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Uang yang diberikan kepada Supriyono adalah untuk memuluskan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan anggaran dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan provinsi. Uang itu dikumpulkan dari para kontraktor yang menangani proyek di Tulungagung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X