Ditanya soal Celah Korupsi di TNI, Ini Kata Capim KPK Luthfi Jayadi

Kompas.com - 28/08/2019, 20:03 WIB
Capim KPK Luthfi Jayadi Kurniawan usai wawancara dan uji publik capim KPK di Kemeterian Sekretariat Negara, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariCapim KPK Luthfi Jayadi Kurniawan usai wawancara dan uji publik capim KPK di Kemeterian Sekretariat Negara, Rabu (28/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luthfi Jayadi Kurniawan ditanya soal celah korupsi di TNI oleh anggota Panitia Seleksi Capim KPK Hendardi dalam tahap seleksi wawancara dan uji publik capim KPK yang digelar di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (28/8/2019).

"Dalam sejarah KPK, institusi TNI belum terjamah KPK. Apakah Anda yakin di TNI tidak ada praktik korupsi? Bagaimana jika ditemukan?" tanya Hendardi kepada Luthfi.

Baca juga: Ditanya LHKPN, Capim KPK Eks Jaksa Ini Justru Cerita Tak Bisa Bahagiakan Istri

Menjawabnya, Luthfi yang merupakan aktivis anti-korupsi di Malang, Jawa Timur ini mengatakan bahwa ada celah penyalahgunaan anggaran ada di semua instansi. 

"Potensi itu ada. Kalaupun itu terjadi tidak ada alasan untuk tidak dipersamakan di mata hukum," ucap Luthfi.

"Siapa pun yang melakukan itu harus dilakukan penegakkan hukum yang sama," kata dia.

Baca juga: Capim KPK Johanis Tanak Sebut Ketentuan Penyadapan Jadi Pelemahan KPK

Luthfi dikenal sebagai pendiri Malang Corruption Watch atau MCW. Ia menjadi salah satu kandidat yang lolos dari tahap awal capim KPK.

Ia berhasil lolos seleksi administrasi dari 392 total peserta yang mengikuti seleksi capim KPK hingga akhirnya berhasil menembus 20 besar.

Dari 20 nama itu, akan dipilih 10 nama yang kemudian dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 September 2010.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X