Menpan RB Minta ASN Tak Terpengaruh Hasil Survei soal Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin meminta ASN tak terpengaruh hasil survei terkait pemindahan ibu kota.

Hal tersebut disampaikan Syafruddin menanggapi hasil survei Kedai Kopi yang menunjukkan 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

"Ini karena simpang siur, ada yang mensurveilah, ada yang ini dan sebagainya. Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya. ASN dan aparatur negara apapun terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara itu sudah kontrak dengan negaranya," ujar Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Walhi Nilai Tidak Selesaikan Sumber Masalah

"Ada undang-undang dan ada aturan yang mengatur. Bahwa setelah dia kontrak dengan negaranya bahwa dia dimanapun ditempatkan akan siap," lanjut dia.

Ia juga meminta para ASN tak terpengaruh dengan hasil survei yang menyatakan 39,8 persen dari mereka yang bertugas di Jakarta tak setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Syafruddin mengatakan ASN harus tunduk patuh atas setiap kebijakan Presiden terkait kepindahan ibu kota.

Ia menambahkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program positif pemerintah yang harus didukung.

"Pemindahan ibu kota itu adalah niatan yang baik bagi sebuah bangsa yang mau maju," lanjut mantan Wakapolri itu.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.