Menpan RB Minta ASN Tak Terpengaruh Hasil Survei soal Pemindahan Ibu Kota

Hal tersebut disampaikan Syafruddin menanggapi hasil survei Kedai Kopi yang menunjukkan 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

"Ini karena simpang siur, ada yang mensurveilah, ada yang ini dan sebagainya. Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya. ASN dan aparatur negara apapun terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara itu sudah kontrak dengan negaranya," ujar Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Ada undang-undang dan ada aturan yang mengatur. Bahwa setelah dia kontrak dengan negaranya bahwa dia dimanapun ditempatkan akan siap," lanjut dia.

Ia juga meminta para ASN tak terpengaruh dengan hasil survei yang menyatakan 39,8 persen dari mereka yang bertugas di Jakarta tak setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Syafruddin mengatakan ASN harus tunduk patuh atas setiap kebijakan Presiden terkait kepindahan ibu kota.

Ia menambahkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program positif pemerintah yang harus didukung.

"Pemindahan ibu kota itu adalah niatan yang baik bagi sebuah bangsa yang mau maju," lanjut mantan Wakapolri itu.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?

Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.

Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.

Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei Kedai Kopi