Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2019, 09:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?

Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Baca juga: 4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa

Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: PP Properti Bakal Garap Lahan 500 Hektar di Sekitar Ibu Kota Baru

Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.

Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Sutiyoso, Ahok, dan Djarot

Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.

Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.Dok. Humas Kementan Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

 

Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia.

Baca juga: Beberapa Poin Penting Pernyataan Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Pemerintah juga dianggap sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini, melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50 persen.

Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibukota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Meski begitu, Hendri menganggap pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai rencana ini agar tidak terkesan terburu-buru.

Baca juga: Menteri Basuki: Ibu Kota Baru di Luar Bukit Soeharto

"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hendri.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.

Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei Kedai Kopi.

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Presiden Joko Widodo mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Ibu kota ini berada di perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.<br /> Menurut presiden, lokasi ibu kota baru sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Kawasan ini juga minim bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, hingga kebakaran hutan. Terakhir, ibu kota baru ini juga telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar. Ibu kota baru Indonesia berada di sebelah utara Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu daerah yang sempat dipertimbangkan adalah area utara pesisir di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku di Kutai Kartanegara. Presiden menegaskan pemindahan ini untuk juga untuk menekan beban Jakarta dan Pulau Jawa. Kepala Banpenas Bambang Brodjonegoro menyebut pembangunan infrastruktur di ibu kota negara yang baru akan dimulai pada akhir tahun 2020. Pembangunan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan dilakukan sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah.<br /> Pada 2020 pemerintah akan merampungkan desain bangunan hingga dasar ketentuan hokum. Sehingga pembangun infrastruktur mulai bisa dilakukan pada akhir tahun 2020. Pimpinan DPR telah menerima surat pengantar dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Namun DPR RI masih menunggu pengajuan revisi undang undang usulan pemerintah soal berpindahnya ibu kota.<br /> Surat pindah ibu kota akan dibacakan pada rapat sidang paripurna, besok, Selasa 27 agustus 2019. 2. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta yang juga polititisi pdi perjuangan Basuki Tjahaja Purnama. Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama tak hanya bertemu tetapi sempat berbincang beberapa saat di gedung DPRD DKI Jakarta.<br /> Keduanya tampak berbincang setalah acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.<br /> Tak hanya Basuki Tjahaja Purnama pelantikan DPRD DKI Jakarta juga dihadiri Djarot Saiful Hidayat dan mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.106 anggota DPRD DKI Jakarta dilantik melalui rapat paripurna.<br /> Anggota DPRD yang terpilih melalui pemilihan legislatif 2019 dilantik dengan pengambilan sumpah jabatan.<br /> Beberapa wajah baru masuk menjadi anggota DPRD DKI jakarta untuk 5 tahun mendatang. Basuki Tjahaja Purnama yang menghadiri pelantikan DPRD DKI Jakarta menjawab isu dirinya dikaitkan dengan pencalonan wali kota Surabaya.<br /> BTP menyatakan belum ada pembicaraan tentang hal itu. 3. Anggota Polres Cianjur yang terbakar saat bertugas mengawal unjukrasa meninggal senin dini hari tadi. Ia meninggal setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, pusat selama 9 hari.<br /> Ipda Erwin Yudha Wildani meninggal diduga karena luka bakar di tubuhnya secara keseluruhan yang mencapai 72%. Luka bakar ini menyebabkan pembengkakan pada saluran pernapasannya.<br /> Sementara itu, dua polisi lainnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kondisinya semakin membaik. Sebelumnya mereka mengeluhkan kesulitan tidur dan menderita masalah pencernaan pasca operasi pencangkokan kulit. Jika kondisi terus membaik, kedua polisi yang terbakar saat mengamankan unjuk rasa di Cianjur ini diperbolehkan pulang. Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 mahasiswa sebagai tersangka dalam kasus polisi yang terbakar saat mengamankan unjuk rasa di Cianjur. Karena ada 1 anggota polisi yang meninggal maka dalam proses penyidikan akan ditambahkan unsur pasal yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com