Ada 2 Mobil Baru Kepresidenan, Istana Sebut Masih Kurang

Kompas.com - 23/08/2019, 17:55 WIB
Mercedes-Benz S600 Guard CarBuzzMercedes-Benz S600 Guard
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana telah membeli dua mobil kepresidenan baru yakni Mercedes-Benz S600 Guard. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut bahwa jumlah mobil kepresidenan VVIP masih belum cukup.

Heru menjelaskan, dengan pembelian dua unit mobil baru berstandar VVIP ini, maka secara total ada sepuluh mobil dinas kepresidenan. Sebelumnya, sudah ada delapan unit mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard warisan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, Heru menyebut 10 mobil dinas masih kurang banyak untuk menunjang aktivitas Presiden dan Wapres.

Baca juga: Jokowi Pernah Tolak Mobil Dinas Baru meski Mogok Berkali-kali

"Tentunya kalau (tambahan) dua itu kan masih kurang cukup lah. Jadi standar kami, kami hitung itu lima tahun kedepan itu antara idealnya sih 12," kata Heru di Jakarta, Jumat (13/8/2019).

Heru merinci, empat mobil digunakan untuk aktivitas Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara, dan Ibu Wapres. Sisanya digunakan sebagai mobil cadangan apabila terjadi kerusakan. Lalu ada juga mobil VVIP yang harus dikirim ke luar kota jika Presiden dan Wapres akan melakukan kunjungan kerja.

"(Sisa) enam (mobil) kan harusnya kami mobilisasi. Artinya kalau Bapak Presiden kunjungan ke luar kota kami kan harus mempersiapkan 2 yang harus kita berangkatkan ke daerah yang dituju," kata dia.

Artinya, Istana harus mendatangkan dua mobil lagi untuk mencukupi kebutuhan 12 mobil VVIP.

Baca juga: Jokowi Ikut Beri Pertimbangan untuk Mobil Kepresidenan Baru

Namun Heru memastikan bahwa pengadaan dua mobil tersebut tak akan dilakukan sekaligus pada tahun ini. Sebab, pihak Istana juga menyadari masih banyak prioritas lain yang harus dianggarkan. 

"Kami kan bertahap, tentu kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lainnya. Sekarang kan beli dua, tahun depan tambah dua," ujar Heru.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X