Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 2 Mobil Baru Kepresidenan, Istana Sebut Masih Kurang

Kompas.com - 23/08/2019, 17:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana telah membeli dua mobil kepresidenan baru yakni Mercedes-Benz S600 Guard. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut bahwa jumlah mobil kepresidenan VVIP masih belum cukup.

Heru menjelaskan, dengan pembelian dua unit mobil baru berstandar VVIP ini, maka secara total ada sepuluh mobil dinas kepresidenan. Sebelumnya, sudah ada delapan unit mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard warisan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, Heru menyebut 10 mobil dinas masih kurang banyak untuk menunjang aktivitas Presiden dan Wapres.

Baca juga: Jokowi Pernah Tolak Mobil Dinas Baru meski Mogok Berkali-kali

"Tentunya kalau (tambahan) dua itu kan masih kurang cukup lah. Jadi standar kami, kami hitung itu lima tahun kedepan itu antara idealnya sih 12," kata Heru di Jakarta, Jumat (13/8/2019).

Heru merinci, empat mobil digunakan untuk aktivitas Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara, dan Ibu Wapres. Sisanya digunakan sebagai mobil cadangan apabila terjadi kerusakan. Lalu ada juga mobil VVIP yang harus dikirim ke luar kota jika Presiden dan Wapres akan melakukan kunjungan kerja.

"(Sisa) enam (mobil) kan harusnya kami mobilisasi. Artinya kalau Bapak Presiden kunjungan ke luar kota kami kan harus mempersiapkan 2 yang harus kita berangkatkan ke daerah yang dituju," kata dia.

Artinya, Istana harus mendatangkan dua mobil lagi untuk mencukupi kebutuhan 12 mobil VVIP.

Baca juga: Jokowi Ikut Beri Pertimbangan untuk Mobil Kepresidenan Baru

Namun Heru memastikan bahwa pengadaan dua mobil tersebut tak akan dilakukan sekaligus pada tahun ini. Sebab, pihak Istana juga menyadari masih banyak prioritas lain yang harus dianggarkan. 

"Kami kan bertahap, tentu kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lainnya. Sekarang kan beli dua, tahun depan tambah dua," ujar Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com