Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Pelaku Rasis Oknum, Jangan Generalisasi Suku

Kompas.com - 22/08/2019, 21:10 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pelaku tindakan rasial merupakan oknum dan meminta masyarakat Papua tidak menggeneralisasi hal itu dilakukan satu suku lain.

"Kita pisahkan oknum yang kurang ajar, tentu nanti ada tindakan hukum, tetapi jangan kemudian digeneralisasi bahwa penghinaan suku lain kepada Suku Papua," tutur Wiranto dalam kunjungan pascakericuhan di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019), dikutip dari Antara.

Menurut dia, dalam zaman kebebasan, orang dapat berkata sesuka hatinya, tetapi ia menegaskan pelaku merupakan oknum.

Baca juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua karena keberatan dengan tindakan rasial di Surabaya dan Malang dikatakannya menjadi pelajaran yang penting untuk diperhatikan agar ke depan tidak ada lagi saling cerca antarsuku.

"Kita sudah menjadi Bangsa Indonesia. Ke depan jangan berikan ruang kepada orang-orang seenaknya menghina yang menimbulkan kekacauan, kebencian. Ini yang harus kita hadapi bersama," tutur dia.

Pernyataan Wiranto tersebut menanggapi staf ahli Gubernur Papua Barat George Celcius Auparay yang mengaku sakit hati atas penghinaan terhadap Suku Papua.

Baca juga: Wiranto: Kami ke Manokwari Bukan untuk Memata-matai

Ia mengatakan permintaan maaf akan percuma apabila insiden itu berulang lagi di masa mendatang.

"Kita sudah sepakat satu bangsa. Kalau satu bangsa kenapa diperlakukan kaya begini," ucap George.

Mantan sekda Papua Barat itu pun mengusulkan agar dibuat keppres yang mengatur tindakan rasial terhadap Suku Papua.

Ada pun untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan mengatakan telah ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak oknum aparat yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Moeldoko mengatakan perintah Presiden Jokowi ini disampaikan saat bertemu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri beberapa waktu lalu. Menurut Moeldoko tidak ada tempat untuk oknum aparat yang bertindak rasis dan harus ditindak tegas. #Moeldoko #Aparat #Rasisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com