Sampai Kapan Pembatasan Internet di Papua? Ini Jawaban Menkominfo

Kompas.com - 22/08/2019, 15:29 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantarasaat ditemui di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantarasaat ditemui di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informasi ( Menkominfo) Rudiantara menyebutkan, pembatasan internet di Papua akan diakhiri apabila situasinya semakin kondusif.

"Mudah-mudahan kalau makin kondusif ya sudah (pembatasan berakhir)," ujar Rudiantara di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Begini Cara Wali Kota Tegal Akrabkan Diri dengan Pelajar dan Mahasiswa Papua

Ia mengatakan, jika pembatasan berlangsung lama, kata dia, operator akan merugi walaupun pembatasan ini untuk kepentingan nasional.

Ia juga memastikan, pembatasan internet itu tidak dilakukan di seluruh wilayah Papua. Pembatasan hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu di Papua.

"Yang pasti yang ada keramaian dan pasti di lapangan (lokasi tertentu), yang pasti kalau ada keramaian sudah pasti (dibatasi)," kata dia.

Sebab, kata dia, pihaknya selalu menerima informasi apabila ada kericuhan di lokasi tertentu.

"Teman-teman sudah menyiapkan begitu terjadi langsung dilakukan (pembatasan)," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Panglima Tindak Oknum Anggota TNI yang Rasis ke Mahasiswa Papua

Kemenkominfo memblokir layanan data telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8/2019).

Pemblokiran ini berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Namun, langkah Kemenkominfo ini menuai pro dan kontra dari masyarakat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X