KPK Eksekusi Dua Penyuap Romahurmuziy ke Lapas

Kompas.com - 21/08/2019, 19:29 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengeksekusi dua penyuap mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Muhammad Romahurmuziy ke dua lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kedua orang yang dieksekusi adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

"Hari ini KPK melakukan eksekusi yaitu Haris Hasanuddin, Kanwil Kemenag Jawa Timur dari Rutan Cabang KPK di Gedung C-1 ke Lapas Klas I Tangerang. Muafaq Wirahadi, Kepala Kantor Kemenag Gresik dari Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur ke Lapas Klas I Surabaya, Porong," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

Haris dan Muafaq telah dinyatakan terbukti bersalah menyuap Romahurmuziy terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.


Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Romahurmuziy

Untuk Haris, dia divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Haris terbukti memberikan uang dengan total Rp 325 juta, kepada Romahurmuziy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dengan rincian, Rp 255 juta untuk Romahurmuziy dan Rp 70 juta untuk Lukman Hakim.

Sementara Muafaq divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Muafaq terbukti menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Romahurmuziy.

Pemberian dari Haris dan Muafaq itu dimaksudkan agar Romahurmuziy membantu keduanya lolos seleksi jabatan yang diinginkan di Kemenag Jawa Timur.

Baca juga: Perkara Dugaan Penerimaan Suap Romahurmuziy Masuk Tahap Penuntutan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X