Kerusuhan Manokwari dan Duduk Persoalannya...

Kompas.com - 19/08/2019, 23:29 WIB
Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur. AFP/STRWarga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah bangunan, rumah warga, hingga gedung DPRD Papua Barat dibakar.

Sejumlah ruas jalan juga diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi, dan Jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Kerusuhan ini berawal dari aksi demonstrasi di sana. Demonstrasi digelar sebagai buntut perlakuan ormas dan aparat keamanan yang dianggap menghina mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan, situasi Senin siang sempat memanas tak terkendali.


"Setelah komunikasi dengan pendemo, situasinya bisa dikendalikan. Saat ini sedang cooling down, situasi semakin kondusif. Mohon doa dan dukungannya," kata Lakotani.

Demonstran tuntut permintaan maaf

Lakotani menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang membuat mereka tersinggung karena perlakuan oknum itu terhadap mahasiswa Papua. 

Para demonstran menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima. 

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Baca juga: Ketua DPD RI: Kerusuhan Manokwari Tak Perlu Terjadi jika Menahan Diri

Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para demonstran tersebut kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah pun sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur dan masyarakat Papua Barat.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," ucap Lakotani.

Bermula dari kabar provokatif

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum adanya penangkapan, terjadi bentrokan antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Pemicunya ialah informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan.

Muhammad, salah satu perwakilan massa, mengatakan, di grup-grup WhatsApp beredar foto oknum mahasiswa Papua diduga mematahkan tiang bendera Merah Putih.

"Di satu grup (WhatsApp) bendera Merah Putih dipatah-patahkan dan dibuang di selokan. Saya lihat (foto) itu di grup Aliansi Pecinta NKRI," kata Muhammad.

Baca juga: VIDEO Pernyataan Jokowi soal Kerusuhan di Manokwari

Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya Dorlince Iyowau memastikan, penghuni Asmara Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, tidak merusak bendera Merah Putih yang dipasang di depan asrama.

"Sebenarnya perusakan bendera itu tidak. Karena tadi pagi sampai tadi siang, (bendera Merah Putih) itu masih terpasang," kata Dorlince dihubungi melalui telepon, Jumat (16/8/2019).

Kesalahpahaman itu, tutur Dorlince, berawal pada siang harinya. Beberapa mahasiswa Papua, termasuk dirinya, keluar asrama untuk membeli makanan.

Namun, saat kembali ke asrama, tiang beserta bendera Indonesia sudah tidak ada di asrama tersebut.

"Setelah kembali, memang benderanya tidak ada. Tapi opini yang digiring di luar sana itu, kami (dituduh) merusak bendera dan sejenisnya. Sementara kami sendiri tidak tahu," ujar dia.

Penghuni asrama dibawa polisi 

Puluhan mahasiswa di asrama tersebut kemudian dibawa polisi ke Mapolrestabes Surabaya setelah polisi menembakkan gas air mata dan menjebol pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu sore.

Puluhan mahasiswa Papua tersebut diangkut dengan truk oleh aparat kepolisian dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.

Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.AFP/STR Warga pengunjuk rasa turun ke jalan dan berhadapan dengan aparat keamanan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi yang diwarnai kericuhan itu terjadi menyusul protes penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, mahasiswa Papua tersebut dibawa untuk kepentingan pemeriksaan.

Polisi akan mendalami perusakan dan pembuangan bendera Merah Putih ke dalam selokan yang diduga dilakukan oknum mahasiswa Papua.

“Saat ini (mereka), kami ambil keterangan di Polrestabes Surabaya. Seluruhnya ada 43 (mahasiswa Papua yang ditangkap)," kata Leo.

Baca juga: Wali Kota: Siapapun Boleh Berada di Malang, Termasuk Warga Papua

Terkait berbagai protes di Papua, Polda Jawa Timur memastikan tidak ada tindakan penangkapan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Para mahasiswa asal Papua tersebut hanya mendapatkan pengamanan dari polisi dalam kondisi tertentu.

"Di Surabaya, kami justru mengamankan mahasiswa Papua karena jika tidak, akan diserang oleh massa ormas yang kondisinya sudah terprovokasi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera.

Dipicu media sosial

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada pihak yang sengaja menginginkan terjadi kerusuhan di Papua. Mereka menyebar hoaks foto mahasiswa yang tewas disebabkan kejadian di Jawa Timur.

"Ada yang punya kepentingan tertentu dengan menyebar foto hoaks tentang mahasiswa Papua yang tewas di Jawa Timur," katanya saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (19/8/2019).

Aksi kerusuhan di Manokwari, kata Tito, berawal dari peristiwa kecil di Malang dan Surabaya. Ada ungkapan yang dianggap merendahkan masyarakat Papua.

"Tapi itu sudah dilokalisir, lalu muncul hoaks yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu," ujar dia. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyatakan hal senada.

Baca juga: Polri: Insiden Polisi Kena Tembak di Jayapura Tak Terkait Demonstrasi

Masyarakat Papua Barat tersulut emosinya karena provokasi dari informasi di media sosial yang belum jelas kebenarannya.

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Padahal, menurut Dedi, penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum. 

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik, tetapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.

Redam kerusuhan

Polri bersama TNI terus bernegosiasi dengan demonstran. Mulanya, negosiasi berjalan alot. Ada sejumlah demonstran yang tidak terima. Mereka kemudian melempari Pangdam dan Kapolda dengan batu dan kayu.

Pangdam dan Kapolda kemudian dievakuasi oleh aparat kepolisian. Untuk menghalau aksi penyerangan ini, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke massa. 

Komunikasi terus dilakukan agar mereka tidak melakukan tindakan anarkistis. Polri juga menggandeng tokoh masyarakat Papua di seluruh Indonesia untuk meredam kerusuhan itu.

Hal ini dilakukan untuk mencegah warga Papua yang ada di penjuru Indonesia turun ke jalan.

"Kami melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Kemudian tokoh adat (Papua) setempat untuk bersama-sama memberikan edukasi, lalu memberikan pencerahan kepada masyarakat (Papua di daerah masing-masing) tentang situasi yang sebenarnya (di Manokwari)," ujar Dedi.

Kepolisian pun berharap warga Papua yang ada di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi, khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta masyarakat di Papua, terutama yang sedang melakukan demonstrasi, untuk tidak menyampaikan aspirasi disertai aksi perusakan.

Baca juga: Polri Pastikan Papua dan Papua Barat Sudah Kondusif Malam Ini

Ia telah berkoordinasi dengan seluruh kepala suku untuk membantu meredam kerusuhan yang terjadi.

"Kepada masyarakat Papua, saya minta tolong jangan rusak fasilitas negara," kata Lenis Kogoya.

"Kalau merusak, itu berarti rumah sendiri rusak," ucap dia.

Selain berkoordinasi dengan kepala suku, Lenis meminta tokoh-tokoh gereja di Papua untuk membantu meredakan suasana yang memanas.

Menurut Lenis, masyarakat Papua cenderung lebih mendengarkan kepala suku dan tokoh agama yang memberikan instruksi. Ia pun berharap aksi kerusuhan dan perusakan tidak terulang.

"Saya juga arahkan tokoh adat, tokoh gereja di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah seperti ini lagi," kata Lenis.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X