Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Puas akan Kinerja Risma

Kompas.com - 19/08/2019, 19:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, dipilihnya Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P tak berarti Wali Kota Surabaya itu merupakan salah satu kandidat menteri yang dijagokan PDI-P.

Hasto mengatakan, peluang Risma menjadi menteri pada kabinet pemerintahan periode mendatang berada di tangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua Umum PDI-Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah bagaimana pembicaraan-pembicaraannya, kita tunggu saja nanti," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua DPP PDI-P, Risma Cium Tangan Megawati

Jawaban serupa juga dilontarkan Hasto saat ditanya peluang Risma dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hasto menilai, masih terlalu dini untuk membicarakan pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

"Ya nantilah, Pilkada DKI kan masih 2024. Kan masih sangat lama. Karena pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024," ucap dia. 

Hasto pun mempersilakan publik untuk menilai peluang dan kelayakan Risma menjadi gubernur maupun menteri.

Namun, Hasto menyebut, Megawati sudah merasa puas akan kinerja Risma selama menjadi Wali Kota Surabaya.

"Masyarakat yang menilai nanti. Parpol kan mendengarkan suara rakyat, dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami atur kami lakukan survei dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol," kata Hasto.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan, Ini Kata Risma

Diberitakan sebelumnya, Megawati melantik Risma sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan karena merasa puas dengan kinerja Risma di Surabaya selama dua periode.

"Sebagai wali kota, beliau sudah melaksanakan tuganya sengan baik. Terpilih dua kali dan perubahan di Surbaya itu menurut saya luar biasa sekali," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com