Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Jelaskan yang Terjadi, Masyarakat Papua Butuh Klarifikasi

Kompas.com - 19/08/2019, 16:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polisi dan kepala daerah terkait menjelaskan duduk perkara yang menyebabkan pecahnya kerusuhan di Manokwari dan Jayapura hari ini, Senin (19/8/2019).

Kalla mengatakan, kerusuhan hari ini tak bisa dilepaskan dari kericuhan yang melibatkan sejumlah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Sabtu (16/8/2019). Karena itu, ia meminta polisi menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi pada Sabtu kemarin.

"Ya tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Semua akibat saja. Apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentunya perlu dijelaskan secara terbuka, diklarifikasi," ujar Wapres di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (19/8/2019). 

Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Manokwari hingga Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat

"Masyarakat di Papua itu hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaflah. Tapi harus klarifikasi apa yang terjadi, karena ini sebuah akibat. Kita perlu saling menghargai lah. Tapi juga kalau ada masalah yang serius, yang terjadi kemarin di Surabaya, jelaskan saja secara terbuka apa yang terjadi," lanjut Wapres.

Kalla merasa hingga saat ini publik mendapatkan informasi yang tidak utuh terkait peristiwa tersebut.

"Apa sebabnya, apakah benar, ada yang bicara ada yang membuang bendera merah putih di selokan, apa benar itu? ini juga harus semua terbuka," lanjut dia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, aksi yang terjadi di Papua dipicu pernyataan negatif terkait insiden dugaan pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

Baca juga: Polri: Konten Negatif yang Provokasi Warga Papua Sudah Dihapus

"Kami menyesalkan adanya insiden pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan pernyataan negatif oleh oknum-oknum," kata Wiranto seusai rapat membahas situasi di Papua dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Menko Polhukam, Senin (19/8/2019).

"Pernyataan itu memicu aksi di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa," lanjut Wiranto.

Wiranto melanjutkan, pemerintah telah menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk mengusut insiden pelecehan bendera.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Baca juga: Demo di Sorong Papua, Massa Rusak Fasilitas Bandara

Aksi massa ini berujung anarkistis. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI masih terus melakukan negosiasi untuk mengendalikan situasi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com