Golkar Tak Masalah Parpol Hanya Dapat Porsi 45 Persen di Kabinet

Kompas.com - 15/08/2019, 14:33 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tak keberatan dengan komposisi kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski parpol hanya akan mendapat jatah porsi 45 persen di kabinet baru, namun Golkar bisa menerima hal itu.

Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak preogratif Presiden.

"Saya rasa memang yang namanya kabinet memang hak prerogatif Presiden. Kabinet itu hak prerogatifnya presiden," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menteri Perindustrian ini juga menilai, komposisi 45 persen parpol dan 55 persen profesional itu mirip dengan postur kabinet saat ini. Namun, untuk nama-nama calon menteri dari Golkar, Airlangga belum mau buka suara.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Pesan Presiden Jokowi, Jangan Sampai Golkar Pecah

Hal serupa disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace menyebut, penyusunan kabinet bukan soal jatah menteri yang didapat masing-masing parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf. Melainkan terkait kebutuhan dalam menyukseskan bangsa.

"Ini bukan soal jatah-jatahan, soal kabinet merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan yang sukses dalam lima tahun ke depan," ujar Ace.

Oleh karena itu, Ace menegaskan, pihaknya mendukung apapun keputusan Jokowi terkait kabinet. Ia meyakini keputusan itu juga sudah mempertimbangkan masukan dari seluruh parpol pendukung.

"Pak Jokowi sangat memperhatikan masukan partai politik. Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami mendukungnya. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan, membutuhkan tim yang solid dan kuat," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut kabinet baru akan diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen kader partai politik.

"Iya 55 persen profesional, 45 persen dari partai," kata Jokowi usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Komposisi Parpol di Kabinet 45 Persen, Jaksa Agung dari Non-parpol

Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut, termasuk ketua umum dan elite parpol. Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak. Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X